Konflik agraria jadi fokus utama Komnas HAM

JAKARTA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan isu konflik agraria jadi salah satu dari tiga fokus utama, selain pelanggaran HAM berat dan intoleransi.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan banyak ribuan kasus terkait konflik agraria yang dilaporkan ke Komnas HAM merupakan kasus struktural yang timbul akibat kebijakan yang dikeluarkan negara, sehingga harus diselesaikan secara sistemik.

Menurut dia, pemerintah harus kaji ulang semua undang-undang terkait pertanahan dan melakukan harmoniasasi untuk menyelesaikan konflik agraria serta menetapkan reforma agraria sesuai ketetapan MPR nomor IX/2001.

“Belum ada upaya menyelesaikan konflik agraria secara masif,” ungkap Sandrayati, dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

Sandrayati mengungkapkan bahwa RUU Pertanahan yang sedang dalam proses pada awalnya diharapkan bisa menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan konflik agraria.

“Tetapi hanya sedikit pasal yang mengatur konflik dan justru berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru,” tegas dia.

Komnas HAM melihat ada potensi imunitas yang akan dimiliki korporasi dalam kepemilikan tanah melalui RUU ini, sehingga apabila RUU ditetapkan menjadi undang-undang dengan rumusan yang ada saat ini, maka akan menjadi pemutihan atas pengusahaan tanah secara ilegal oleh korporasi.

“Kami melihat ada praktik politik agraria seperti zaman kolonial apabila seseorang tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah, maka secara otomatis negara yang akan menjadi pemiliknya,” lanjut Sandrayati.

Sementara itu, Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Siti Rakhma Mary Herwati mengatakan dalam RUU Pertanahan ada potensi kriminalisasi terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya.

Dalam pasal 87 ayat 1 tertulis setiap orang yang menggunakan dan memanfaatkan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2,5 tahun atau denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Kemudian pada ayat 2 tertulis jika tindakan pidana pada ayat 1 menimbulkan kerugian terhadap orang, maka dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda Rp5 miliar.

Dia menilai hal ini bertentangan dengan pasal 21 yang tertulis hak milik yang tidak dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya, dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara itikad baik mengakibatkan hak milik terhapus dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

“Ancaman kriminal juga ditujukan pada masyarakat yang mempertahankan tanahnya dari penggusuran,” jelas Siti.

Dalam pasal 89 tertulis setiap orang yang menghalangi petugas atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda Rp1 miliar.

Ancaman pidana juga ditujukan bagi masyarakat yang sedang menyuarakan atau memperjuangkan kembalinya tanah karena dapat ditafsirkan sebagai tindakan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa pertanahan.

Pidana untuk tindakan tersebut tertulis dalam pasal 94 ayat 1 dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lambat 15 tahun serta dengan paling banyak Rp15 miliar.

Kemudian pada ayat 2 tertulis bila menimbulkan kerugian terhadap orang, maka dapat dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp25 miliar.

“Upaya ancaman pidana dengan mempenjarakan masyarakat yang mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanahnya adalah hal yang tidak masuk akal,” tegas Siti.