Pengamat kebijakan publik minta menteri baru tidak banyak akrobat

JAKARTA

Presiden Joko Widodo mengumumkan nama enam menteri baru untuk mengisi posisi yang kosong dan mengganti menteri yang sebelumnya bertugas dalam kabinetnya di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa.

Nama enam menteri baru tersebut yakni, pertama, mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang ditunjuk sebagai Menteri Sosial yang sebelumnya kosong ditinggalkan Juliari Batubara karena tersandung kasus dugaan korupsi bantuan sosial.

Kedua, Sandiaga Salahudin Uno yang merupakan mantan calon Wakil Presiden 2019-2024 dan kompetitor Presiden Jokowi saat Pilpres 2019, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama.

Ketiga, mantan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.

Keempat, ketua GP Anshor Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.

Kelima,Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang ditangkap KPK.

Keenam, Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Luthfi ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.

Menanggapi perombakan kabinet tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Satria Aji Imawan menilai tujuan Presiden Jokowi untuk mengganti sejumlah menterinya agar pelaksanaan vaksinasi serta pemulihan ekonomi di 2021 berjalan lancar.

Menurut dia, menteri baru tersebut seharusnya tidak melakukan banyak akrobat dalam melaksanakan kebijakannya.

"Reshuffle Kabinet ini semestinya dijadikan sebagai momentum kerja kelembagaan negara pada Kabinet Indonesia Maju. Kerja kelembagaan negara bukan dimaknai sebagai gagah-gagahan melakukan terobosan kebijakan," jelas dia pada Selasa.

Melihat komposisi kata dia, setidaknya ada beberapa menteri baru yang berpotensi melakukan manuver kebijakan.

"Itu sebab, Reshuffle Kabinet akhir tahun 2020 jangan dimaknai sebagai euforia berlebihan. Pada masa krisis seperti ini, Reshuffle Kabinet harus diletakkan sebagai perbaikan kinerja tidak hanya individu yang membidangi sektor kerja tertentu, namun juga kelembagaan secara keseluruhan," pungkas dia.

Sementara itu mengenai ditunjuknya Budi Gunadi Sadikin yang tidak memiliki latar belakang di dunia kesehatan dalam menjalankan tugas barunya, Epidemiolog Dicky Budiman menyatakan pekerjaan rumah yang akan dihadapi sangat berat.

"Karena bukan berbasis kesehatan ya harus diakui akan berat itu realistis," kata Dicky.

Mengenai Pandemi, dia diminta untuk menurunkan kurva penularan virus serendah mungkin.

"Saya kira akan perlu waktu, tidak bisa dalam satu bulan langsung seperti itu perlu setidaknya 2-3 bulan. Dan tentu PR besarnya sebetulnya kita harus memiliki program pengendalian pandemi secara komprehensif," kata dia.