Penumpang Transjakarta bertambah sejak perluasan ganjil-genap

JAKARTA

PT Transjakarta menyatakan jumlah pengguna moda transportasi ini meningkat sejak pemerintah memperluas penerapan ganjil genap di ibu kota.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan perluasan ganjil genap sejak Senin, 9 September sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas udara.

Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan jumlah penumpang pada hari pertama perluasan ganjil genap mencapai 892 ribu orang, kemudian pada Rabu menembus 907 ribu orang per hari.

“Oktober lalu masih 700 ribu penumpang per hari, ketika ada kebijakan perluasan ganjil genap angkanya jadi meningkat,” kata Agung di Jakarta, Kamis.

Agung menargetkan jumlah penumpang Transjakarta terus meningkat hingga satu juta orang per hari sehingga membantu mengurangi kemacetan dan tingkat polusi di Jakarta.

Namun upaya itu perlu diiringi oleh penambahan armada dan rute-rute baru.

Kebijakan ganjil genap kini berlaku di 25 ruas jalan di Jakarta setiap Senin hingga Jumat, kecuali hari libur pada pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-21.00 WIB.

Ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemprov agar pengguna kendaraan pribadi mau beralih menggunakan transportasi umum. Dengan demikian, polusi udara juga bisa ditekan.

Jakarta, sebagai pusat bisnis dan pemerintahan di Indonesia, tengah menghadapi buruknya kualitas udara.

Kualitas udara Jakarta kembali menjadi yang terburuk di dunia berdasarkan lembaga pemantau Air Visual pada Kamis siang.

Pemantauan Air Visual pada pukul 13.30 WIB mencatat kandungan particular matter (PM) 2,5 di ibu kota sebanyak 80,9 µg/m³ dan masuk ke dalam kategori “tidak sehat”.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat sektor transportasi menyumbang 75 persen polusi ibu kota, jauh lebih besar dibanding sektor pembangkit listrik dan pemanas sebesar 9 persen, pembakaran domestik 8 persen, serta pembakaran industri sebesar 8 persen.

Persoalan kualitas udara juga telah memicu koalisi masyarakat menggugat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.