Pilkada saat pandemi tak berdampak signifikan pada perekonomian

JAKARTA

Ekonom mengatakan Pilkada 2020 di sejumlah wilayah tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada pemulihan perekonomian, terlebih digelar di tengah pandemi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan biaya Pilkada sebenarnya sudah sangat besar, yakni Rp20,49 triliun.

Belum lagi gelontoran dana dari para kandidat untuk membuat alat peraga kampanye dan keperluan lainnya.

“Tapi Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi dengan protokol kesehatan, sehingga perputaran uang tidak terlalu besar karena tidak banyak kerumunan massa untuk kampanye,” jelas Tauhid kepada Anadolu Agency, Rabu.

Pada kondisi normal, Pilkada bisa memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi karena besarnya perputaran uang dan konsumsi masyarakat, ujar dia.

Kampanye politik bisa mendorong konsumsi karena kandidat bisa menggelar konser ataupun acara yang mengundang kerumunan massa.

“Pada Pilkada kali ini tidak ada kampanye fisik dan orang-orang setelah memilih di TPS langsung pulang ke rumah, jadi perputaran uangnya kecil,” lanjut Tauhid.

Dia menambahkan biaya yang timbul untuk pelaksanaan Pilkada kali ini tidak langsung bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan perputaran ekonomi di suatu daerah.

Oleh karena itu, tren pemulihan ekonomi di kuartal keempat memang akan menunjukkan perbaikan, namun tidak besar.

Tauhid mengatakan secara kuartalan pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat bisa tumbuh positif, namun tidak sebesar pertumbuhan kuartalan di kuartal ketiga yang sebesar 5,05 persen.

Namun, secara tahunan pertumbuhan di kuartal keempat masih akan negatif di kisaran minus 2 persen.

“Ini yang membuat Menteri Sri Mulyani memprediksi sepanjang tahun pertumbuhan masih minus sekitar 2 persen yang berarti pertumbuhan di kuartal keempat tidak terlalu menolong,” urai Tauhid.

Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan pada 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Menurut KPU, jumlah pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 100 juta lebih dan tersebar di 309 kabupaten/kota.

KPU targetkan partisipasi mencapai masyarakat dari total DPT mencapai 77,5 persen meski Pilkada ini digelar di tengah pandemi Covid-19.