PP Muhammadiyah bantah terima donasi dari China terkait Uighur

JAKARTA (AA) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah membantah tudingan yang menyebutkan bahwa organisasi ini menerima donasi dari Pemerintah China agar tidak bersuara terkait kasus Uighur.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menegaskan sikap organisasi ini tidak berubah setelah mengunjungi Daerah Otonomi Uighur atas undangan Kedutaan Besar China untuk Indonesia pada 17-24 Februari 2019.

Muhammadiyah, lanjut dia, tetap mengecam segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh Pemerintah China terhadap muslim Uighur.

“Muhammadiyah tidak menerima donasi dari Pemerintah Tiongkok, dalam bentuk apa pun,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

“Terkait pelanggaran HAM, Muhammadiyah akan bersikap tegas dan menentang pelanggaran HAM dimana pun, kepada siapa pun dan oleh siapa pun,” lanjut dia.

Sebelumnya media AS Wall Street Journal (WSJ) menyebut China menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam Indonesia agar tidak bersuara dalam kasus Uighur.

Muhammadiyah menyesalkan pemberitaan tersebut dan mendesak Wall Street Journal meralat serta meminta maaf.

“Apabila hal itu tidak dipenuhi, maka Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya,” kata dia.

Menurut Ketua Delegasi sekaligus Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi, kunjungan ke Daerah Otonomi Uighur diikuti oleh 15 orang delegasi.

Delegasi itu terdiri dari lima orang dari Muhammadiyah, lima orang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan lima orang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tiga orang jurnalis dari Indonesia juga turut serta dalam kunjungan tersebut.

Muhyiddin mengatakan kunjungan itu justru meyakinkan rombongan delegasi bahwa muslim Uighur tidak mendapatkan kebebasan beragama.

“Kunjungan ke beberapa tempat, masjid, institut Islam memang meyakinkan kami bahwa tidak ada kebebasan beragama. Freedom of religion itu agak susah kita buktikan,” tutur dia.

Dia mengklaim gerak-gerik rombongan delegasi dibatasi.

“Misalnya saat jurnalis mau pergi beli rokok, kemudian ditanya mau kemana dan mereka bilang punya rokok, begitu juga saat bilang mau beli minuman,” ungkap Muhyiddin.

Rombongan sempat dibawa berkunjung ke museum yang menunjukkan kekerasan oleh Muslim Uighur terhadap masyarakat sipil.

Mereka juga berkunjung ke pusat re-education untuk muslim Uighur, yang menurut Muhyiddin, penghuninya merupakan orang-orang yang dianggap “radikal” karena melaksanakan agamanya di ruang terbuka.

“Konstitusi China mengatakan bahwa agama harus diterapkan di ruang-ruang tertutup, kalau dibawa ke ruang terbuka dianggap radikal dan patut dibawa ke pusat re-education,” ujar Muhyiddin.

“Selama re-education tidak boleh salat, tidak boleh baca Al-Qur’an, makan seadanya. Ada CCTV di setiap sudut, gadget tidak boleh, sehingga terputus dari dunia luar,” kata dia.