Nicky Aulia Widadio
07 Mei 2019•Update: 08 Mei 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Calon Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil Pemilu 2019 jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengoreksi sejumlah tudingan kecurangan yang ditemukan pihaknya.
Prabowo mendesak KPU mengoreksi kejanggalan dan kesalahan input data sebelum mengumumkan hasil pemilu pada 22 Mei 2019.
Berdasarkan sistem penghitungan suara versi KPU, pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul 13 juta suara dibanding Prabowo-Sandiaga dari total 70% suara yang telah masuk.
Sedangkan Prabowo mengklaim dirinya unggul sementara dengan perolehan 58% suara berdasarkan real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN).
Prabowo menuding pelaksanaan Pemilu 2019 banyak dipengaruhi oleh kekuasaan petahana dan telah terjadi lebih banyak kecurangan dibanding Pemilu 2014.
“Kali ini saya tidak akan menerima hasil pemilu yang curang,” tegas Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah media asing di Jakarta pada Senin.
Pada 2014 lalu, Prabowo juga menolak hasil pemilu dan menyatakan diri sebagai pemenang, meski hasil rekapitulasi suara KPU menyatakan sebaliknya.
Kubu Prabowo saat itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusional (MK) dan mengklaim telah terjadi kecurangan di 52 ribu TPS, melibatkan 21 juta suara, namun MK menolak gugatan tersebut seluruhnya.
“Pada 2014 saya juga tidak menerima, tapi saya mengalah demi kebaikan masyarakat dan negara, tapi kali ini terlalu banyak kecurangan,” lanjut Prabowo.
Pada Pemilu 2019 ini, sejumlah kecurangan yang dituding kubu Prabowo antara lain tentang 73 ribu kesalahan input data dari 477 ribu tempat pemungutan suara (TPS) pada Situng KPU, 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang dianggap bermasalah, serta sebanyak 6,7 juta orang tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos.
Meski menyatakan masih mempertimbangkan jalur konstitusional untuk menggugat kecurangan pemilu, Prabowo pesimistis akan mendapat “keadilan“ sebab tujuh anggota hakim MK berada dalam pengaruh pihak tertentu.
Sebagai jalan tengah, Prabowo meminta dilakukan audit terhadap penghitungan suara di KPU oleh pihak ketiga dan para ahli.
“Kami pesimistis, tapi kami akan menggugat demi rakyat. Kalau mereka (KPU) serius, kita punya banyak ahli dan bisa meminta bantuan ahli internasional,” tutur dia.
Terkait sejumlah dugaan kecurangan tersebut, isu “people power” muncul dari kubu Prabowo untuk menggugat hasil pemilu.
Prabowo sendiri menyatakan tidak akan meminta para pendukungnya turun ke jalan, namun dia meyakini people power akan terjadi.
Menurut Prabowo, apa pun yang dilakukan para pendukungnya adalah keputusan dari mereka sendiri.
“Saya bukan diktator yang mendikte mereka,” ujar dia. Saya tidak akan meminta mereka turun ke jalan, tapi saya meyakini mereka akan melakukan itu,” ujar Prabowo.
