Soal Perppu KPK, Mahfud MD: Biarlah diuji dulu di MK

JAKARTA

Pemerintah menegaskan kembali mengenai sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi – sapaan akrab Joko Widodo – menilai Perppu tersebut belum dibutuhkan karena Mahkamah Konstitusi tengah melakukan uji materi terhadap UU nomor 19 tahun 2019 itu.

"Biarlah diuji dulu di MK, nanti sesudah MK kita pelajari apa putusan MK itu memuaskan apa tidak, benar apa tidak kita evaluasi lagi. kalau perlu ya Perppu kita lihat," ujar Mahfud MD di kantornya pada Selasa.

Mahfud mengakui dirinya merupakan pihak yang mendukung dikeluarkannya Perppu KPK.

Bahkan dirinya telah menyampaikan saran tersebut kepada Presiden Jokowi.

"Tidak ada gunanya berharap di saya wong saya bukan pemegang kewenangan tetapi saya sampaikan suara-suara itu saya sampaikan pasti, tapi yang punya kewenangan tetap presiden," tambah dia.

Telah disahkannya UU nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang merupakan revisi dari UU KPK yang lama menimbulkan kontroversi karena isinya dinilai melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bahkan, mahasiswa pada September lalu menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak beleid yang disahkan oleh DPR secara cepat di akhir masa sidang.