Erric Permana
04 Oktober 2019•Update: 06 Oktober 2019
JAKARTA
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo akan mendengarkan semua pihak termasuk mahasiswa, tokoh nasional dan juga partai politik untuk mempertimbangkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).
Pernyataan ini disampaikan Moeldoko menanggapi ancaman mahasiswa yang akan menggelar aksi kembali pada 14 Oktober 2019 jika pemerintah tidak merilis Perppu UU KPK.
Moeldoko mengatakan dalam mengelola negara, presiden tidak menutup diri dari masukan ataupun usulan dari semua pihak.
Namun, dia juga meminta agar mahasiswa tidak memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mewajibkan merilis Perppu KPK.
Sebab kata dia, tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak.
"Saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa pokoknya lah, kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, mesti ada, semua warga negara juga bijak gitu di dalam menyikapi semua keputusan," kata Moeldoko di Jakarta pada Jumat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu UU KPK.
Pertimbangan ini dilakukan setelah Jokowi melakukan pertemuan dengan puluhan tokoh hukum, politik dan budaya di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
Namun, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa Joko Widodo dan partai politik telah sepakat tidak setuju dengan Perppu.
Sebab, UU KPK tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi.
