Hayati Nupus
JAKARTA
Jaringan Perempuan Ulama Indonesia (JUPI) menyampaikan seruan moral kebangsaan untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.
Ketua JUPI Badriyah Fayumi mengatakan seruan moral ini terkait situasi kebangsaan belakangan ini dengan maraknya sebaran hoaks, ujaran kebencian, politisasi identitas, persekusi perempuan hingga penyerangan fisik kepada ulama dan tokoh agama.
“Hoaks dan ujaran kebencian bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, harus kita cegah dan lawan,” tegas Badriyah, Rabu, di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Islam, kata Badriyah, mengajarkan persatuan dan perdamaian, begitu juga tabayun atau klarifikasi.
“Kita bukan pemroduksi hoaks, bukan penyebar luas. Kalau ada hoaks, kita harus klarifikasi,” kata dia.
JUPI menyerukan agar peserta Pilkada dan Pilpres menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan politik pragmatis serta tidak menyalahgunakan agama bagi tujuan primordial sesaat.
Selain itu, JUPI juga menyerukan agar seluruh komponen bangsa menciptakan ruang antarkomunitas sebagai perekat persaudaraan dan pengikat harmoni sosial.
“Ketimbang negara lain yang mengedepankan militerisme, Indonesia memiliki kelebihan dengan adanya kultur yang kuat dan mempersatukan,” ujar Badriyah.
Ulama perempuan memiliki kekhasan dalam berdakwah. Menyampaikan dengan penuh kesejukan, mempersatukan, tidak membakar dan berorientasi rahmatan lil alamin.
“Kami memegang empat prinsip dalam berdakwah, yaitu keislaman, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan, sesuai hakikat Islam rahmat bagi semesta,” kata Badriyah
Kongres Ulama Perempuan Indonesia digelar April 2017 lalu di Cirebon, Jawa Barat. Ini merupakan kongres ulama perempuan pertama di dunia dan dihadiri oleh 13 negara dengan 1100 orang peserta.
Kongres ini membahas sejumlah isu, yaitu perkawinan anak, antipoligami, buruh migran, penyikapan intoleransi dan radikalisme.
Ulama perempuan yang tergabung dalam JUPI mayoritas perempuan, berasal dari berbagai latar belakang komunitas yaitu pimpinan pesantren, organisasi Islam, aktivis sosial, akademisi dan sebagainya.
Implementasi di masyarakat
Badriyah mengatakan seruan moral ini akan diikuti oleh komunitas JUPI se-Indonesia.
Di Semarang, Ketua Pusat Studi Gender UIN Semarang Jauharotul Farida dan aktivis perempuan lain di sana akan menggelar Halaqah Ulama Perempuan dengan tema serupa, mewujudkan Jawa tengah yang damai dan kondusif.
“Sebagai ulama, perempuan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan situasi kondusif, damai dan toleran dalam membangun kehidupan bangsa,” ujar Jauharotul.
Di Jepara, Hindun Anisah yang juga pengasuh Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri sudah sejak lama menggerakkan literasi media. Mereka mengajarkan bagaimana memilah berita hoaks ke santri dan masyarakat sekitar.
“Kami ingin ini menjadi bekal bagi santri dan masyarakat sekitar untuk selalu menjaga keutuhan bangsa,” kata dia.
Pelatihan serupa juga dilakukan oleh aktivis perempuan sekaligus dosen Yulianti Muthmainnah di Tangerang Selatan. Pesertanya terdiri dari guru berbagai sekolah menengah di Tangerang Selatan.
“Sesuai pesan nabi soal perdamaian. Harapannya mereka menyebarluaskan bagaimana membedakan berita hoaks dan bukan di komunitasnya masing-masing,” ujar Yulianti.
Di Yogyakarta, Ketua Fatayat Nadhatul Ulama Yogyakarta Khotimatul Khusna tengah mengkonsolidasikan berbagai aktivis perempuan untuk melakukan ikrar kebangsaan perempuan untuk Jogja damai. Yogyakarta dirundung duka dengan berbagai peristiwa kekerasan mengatasnamakan agama beberapa waktu belakangan. Rencananya ikrar ini akan digelar 29 April mendatang.
Badriyah berharap, komunitas JUPI di berbagai daerah tak hanya menyampaikan seruan moral melawan hoaks dan ujaran kebencian, tapi sekaligus menjadi wadah tabayun atau klarifikasi, dan islah atau damai, atas berbagai konflik jika diperlukan.
“Kita ingin berperan lebih maju,” kata dia.
Dukung kandidat perempuan secara kultural
Sebanyak 92 perempuan turut maju dalam ajang Pilkada serentak 2018. Di antaranya adalah mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebagai Calon Gubernur Jawa Timur dan Karolin Margret Natasa sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat.
Secara kultural, ujar Nur Rofiah yang juga dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIK) Jakarta, JUPI mendorong agar perempuan aktif di berbagai sendi kehidupan, termasuk politik.
“Agar kearifan masyarakat maupun kebijakan negara mempertimbangkan pengalaman perempuan,” kata Nur.
Meski begitu, Nur menekankan, JUPI tidak mendukung calon tertentu secara formal. JUPI tidak berafiliasi dengan partai politik atau calon peserta Pilkada tertentu secara formal.
“Dukungan kami secara moral dan kultural, bukan formal sebagai sebuah gerakan,” tegas Nur.
