Muhammad Nazarudin Latief
18 Maret 2019•Update: 19 Maret 2019
Muhammad Latief
JAKARTA
Calon wakil presiden dari kedua kubu yang berdebat Minggu malam tidak mengungkapkan strategi pengendalian konsumsi tembakau dan rokok, padahal kedua hal ini adalah faktor utama tingginya angka penyakit tidak menular dan menyebabkan masyarakat sulit keluar dari jeratan kemiskinan, ujar Komnas Pengendalian Tembakau.
Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo mengatakan Kedua cawapres hanya berkutat di hilir tentang masalah sistem jaminan kesehatan. Namun, akar masalah kesehatan yaitu tingginya konsumsi rokok di Indonesia tidak banyak disinggung.
“Padahal sangat penting menempatkan pengendalian tembakau tidak hanya sebagai prioritas tetapi sebagai dasar pola pikir dalam pengambilan kebijakan yang saat ini sangat dibutuhkan,” ujar Prijo dalam siaran pers, Senin.
Menurut Prijo, tingginya angka konsumsi rokok ini menjadi salah satu dasar atas berbagai permasalahan kesehatan (dan non-kesehatan) di Indonesia yang akhirnya berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, tidak satu pun cawapres yang mengutip Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang memperlihatkan peningkatan berbagai penyakit, terutama penyakit tidak menular, sehingga program dibuat tanpa dasar pertimbangan kenyataan yang ada saat ini.
Menurut Prijo, Indonesia membutuhkan reformasi dalam seluruh kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok yang tinggi.
“Kedua paslon tampaknya tidak berani memunculkan pengendalian tembakau dalam visi-misi kesehatan mereka.”
Hal ini, menjadi tanda kuatnya intervensi industri rokok dalam kebijakan setiap pemerintahan, ungkap Prijo. Selain itu terlihat lemahnya perlawanan dan komitmen keberpihakan pada kesehatan masyarakat.
Menurut Prijo, mustahil Indonesia akan menjadi negara ke-5 terkaya di dunia pada 2045 dan bahkan mampu menghadapi #10YearsChallenge jika pemimpin di masa itu adalah perokok-perokok anak di saat ini.
Siapa pun presidennya nanti harus bisa melihat bahaya laten rokok dan industrinya, ujar Prijo,