Lembaga survei: Masyarakat optimis kinerja Jokowi-JK
Sementara itu, hasil survei lembaga yang sama mengindikasikan masyarakat pesimis terhadap hasil kerja DPR
Chandni Vasandani
JAKARTA
Masyarakat Indonesia semakin puas dengan kinerja pemerintah yang dikepalai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Itu terbukti dengan naiknya tingkat kepuasan publik dari 50,6 persen saat baru dilantik 2014 lalu menjadi 68,3 persen, berdasarkan hasil riset Center for Strategic and International Studies (CSIS).
“Kepercayaan atau trust masih menjadi modal utama bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk ‘mengambil hati’ masyarakat Indonesia,” kata Arya Fernandes, peneliti politik dan hubungan internasional CSIS di Jakarta, Selasa.
Survei yang dilakukan pada pekan terakhir Agustus 2017 ini menyimpulkan keyakinan masyarakat akan komitmen pemerintah dalam isu hukum, seperti komitmen memperkuat KPK (76,9 persen), reformasi Polri (76,0 persen), dan pemberantasan mafia peradilan (67,7 persen).
Selain itu, riset juga membuktikan keyakinan publik akan pencapaian pemerintah di bidang maritim. Walaupun belum lama ini KPK menetapkan Dirjen Perhubungan Laut sebagai tersangka, survei CSIS menunjukkan optimisme masyarakat pada pembangunan infrastruktur tol laut dan pelabuhan.
Optimisme ini pula yang membuat rakyat yakin pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan, dengan capaian 77 persen.
Sementara sektor ekonomi tetap memiliki 3 pokok masalah, yaitu harga sembako, berkurangnya lapangan pekerjaan, dan tingginya angka kemiskinan. Ketiga masalah itu dipercaya berdampak pada akses masyarakat akan pelayanan kesehatan serta biaya dan kualitas pendidikan.
Sebanyak 20,3 persen peserta mengaku kondisi perekonomian keluarga memburuk pada tahun 2017 dibanding 5 tahun lalu. Sebanyak 22,1 persen lainnya juga melihat penurunan pada ekonomi Indonesia.
“Namun lebih dari 80 persen responden memiliki persepsi positif terhadap peningkatan infrastruktur. Ini menunjukkan komitmen pemerintah akan pentingnya investasi jangka panjang,” jelas Philips J Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS.
Sementara itu, 40 persen masyarakat Indonesia memberi nilai kurang baik pada kinerja DPR dan mengaku kurang mengenal isu-isu yang dibahas, termasuk 72,2 persen yang bahkan tidak tahu-menahu tentang pengajuan hak angket DPR terhadap KPK.
Selain itu, ada kesenjangan komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat. Lebih dari 90 persen responden belum pernah mengikuti kegiatan reses DPR, berkomunikasi dengan mereka, atau menyampaikan pendapat secara langsung ke anggota DPR.
