Merasa tidak aman, pengungsi Rohingya tolak repatriasi

SM Najmus Sakib

DHAKA, Bangladesh

Rencana pemulangan sekitar 3.500 Muslim Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar pada Kamis gagal dilaksanakan setelah para pengungsi menolak untuk kembali karena khawatir akan keselamatan mereka.

Tidak satu pun dari 3.450 Muslim Rohingya yang dijadwalkan kembali menyatakan kesediaan untuk pergi karena masalah keamanan, sementara pejabat Bangladesh menjamin bahwa tidak ada yang akan dipulangkan dengan paksa.

Bangladesh will not force any refugees to return, he added, speaking at a refugee camp in Cox’s Bazar.

"Jika ada pengungsi Rohingya yang menyatakan keinginan untuk kembali, kami akan memulangkan mereka ke Myanmar, tetapi tidak ada dari mereka yang terdaftar menyatakan keinginan untuk kembali ke negara mereka," kata Mohammad Abul Kalam, komisaris bantuan dan repatriasi pengungsi Bangladesh, kepada Anadolu Agency.

Abul Kalam mengatakan bahwa semua persiapan, termasuk lima kendaraan, akan tetap siap di kamp-kamp pengungsi hingga pekan depan jika ada warga Rohingya yang ingin kembali dengan sukarela.

Untuk kembali, Rohingya menuntuk kewarganegaraan penuh, keselamatan untuk bebas bergerak di Myanmar, pengembalian properti mereka dan pemantauan keselamatan dari komunitas internasional.

“Kami tidak akan pernah kembali tanpa jaminan atau mendapatkan hak kewarganegaraan penuh kami. Tidak ada keselamatan dan keamanan di negara bagian Rakhine Myanmar untuk Rohingya," kata Khin Maung, seorang pengungsi di Cox's Bazar, kepada Anadolu Agency melalui panggilan telepon.

Dia menambahkan bahwa Rohingya siap jika pemerintah setuju untuk mengembalikan hak kewarganegaraan penuh, tetapi Myanmar tidak berubah sama sekali karena tidak menghadapi konsekuensi dari tindakannya.

Pada 15 Agustus, juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengumumkan bahwa 3.540 pengungsi Rohingya dari lebih dari 22.000 nama yang dikirim oleh Bangladesh, telah dibebaskan untuk kembali ke Myanmar.

Sementara itu, badan pengungsi PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah mewawancarai sejumlah pengungsi Rohingya bersama dengan pemerintah Bangladesh dan tidak ada dari mereka yang bersedia pergi ke Myanmar.

"UNHCR telah membantu Pemerintah Bangladesh dalam mensurvei para pengungsi tentang apakah mereka ingin kembali ke Myanmar dan untuk mengkonfirmasi kesukarelaan setiap keputusan individu untuk melakukannya," kata badan tersebut pada Kamis.

Kelompok teraniaya

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'.

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.