14 Juli 2017•Update: 14 Juli 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Meskipun menganggap Fethullah Gullen Terorrist Organization (FETO) bertanggung jawab di belakang upaya kudeta pada 15 Juli 2016, namun pemerintah Turki tidak semena-mena menindak warganya yang terindikasi FETO.
“Berdasarkan bagian dari komitmen kita, organisasi internasional juga selalu mendapatkan informasi tentang penilaian kita terkait kondisi negara yang darurat. Kita juga memiliki badan administratif domestik dan pengadilan yang bertugas untuk meninjau ulang penetapan terhadap siapa saja yang ditangkap dan tidak merasa sebagai bagian dari FETO,” ujar Duta Besar Turki untuk Indonesia, Sander Gurbuz di Kedutaan Besar Turki di Jakarta, Jum'at (14/7).
Saat ini terdapat 300 institusi yang sebelumnya sempat ditutup, kini kembali dibuka karena terbukti tidak berkaitan dengan FETO. “Ada lebih dari 30 ribu pekerja publik yang status pekerjaannya dipulihkan kembali melalui peninjauan ulang badan administratif.”
Sekjen Konselor Eropa sudah menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan langkah signifikan dalam seluruh upaya pemulihan kondisi negara. Informasi terkait penyelidikan tersebut juga dikelola oleh organisasi HAM Eropa sebagai lembaga pemulihan domestik yang legal.
“Kita memutuskan melawan FETO dengan aturan hukum, moralitas, dan demokrasi. Kita berkomitmen untuk memperkuat mandat demokrasi kita karena kita tahu hanya inilah jalan untuk menghadapi terorisme dalam berbagai bentuk dan manifestasi,” urai Gurbuz.
Gurbuz menekankan bahwa Turki akan melawan musuh-musuh demokrasi melalui demokrasi, termasuk dalam perlawanan Turki terhadap organisasi teroris seperti PKK dan Daesh. “Dalam waktu yang kritis ini, kita membutuhkan dukungan dan semangat dari teman-teman (negara sahabat) kita,” papar Gurbuz.
Menurutnya, pandangan yang menganggap Fethullah Gullen dalah ulama Islam pembawa kedamaian adalah kesalahan yang besar. “Pengikutnya dalam angkatan bersenjata Turki melakukan tindakan teror pada 15 Juli malam tahun 2016.”
FETO memiliki jaringan di lebih dari 150 negara melalui sekolah, NGO, media, dan perusahaan termasuk juga di Indonesia. “Apa yang terjadi di Turki pada tahun lalu mengingatkan kemungkinan kemampuannya melakukan hal yang sama di negara anda suatu hari nanti. Meski begitu, kami menganjurkan teman-teman kami di Indonesia untuk waspada menghadapi aktivitas mereka.”
