Pejabat Turki serukan dialog antara negara-negara Arab dan Turki

Yunus Girgin

ANKARA

Seorang pejabat tinggi Turki menyerukan dialog antara negaranya dengan negara-negara Arab, menyebutnya sebagai cara terbaik untuk mengatasi kesalahpahaman, terutama dalam menghadapi berbagai tudingan dan isu palsu.

Dalam wawancara yang diterbitkan pada Senin dengan Akhbar al Balad, harian berbahasa Arab yang berbasis di Yerusalem, Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki Serdar Cam mengatakan bahwa dialog harus dicapai untuk perdamaian dan kemakmuran.

"Setiap pihak harus merangkulnya sebagai satu-satunya cara yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Namun, keadilan harus menjadi masalah lain dalam memberikan hubungan yang baik," ungkap Cam.

Dia memperingatkan bahwa ada beberapa kelompok dan kekuatan yang mencoba memblokir saluran dialog Turki dengan dunia, terutama dengan negara tetangganya.

"Pihak-pihak ini membuat berita yang melawan Turki dan Presiden [Recep Tayyip] Erdogan, yang mungkin telah sering Anda tonton atau baca dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah tuduhan palsu, dibuat-buat, dan tidak berdasar," ujar dia.

"Hampir semua berita dan artikel ini diproduksi di satu pusat milik FETO [Organisasi Teroris Fetullah] dan pendukung domestik/asing mereka (dan beberapa kelompok teroris lain yang mendefinisikan Turki sebagai musuh mereka) dan disalurkan ke berbagai negara dengan bahasa yang berbeda melalui saluran media mereka sendiri atau yang berafiliasi," lanjut Cam.

FETO dan pemimpinnya di Amerika Serikat Fethullah Gulen, mengorganisir kudeta yang dikalahkan pada 15 Juli 2016, yang menyebabkan 251 orang tewas dan hampir 2.200 lainnya terluka.

Turki juga menuduh FETO berada di balik kampanye jangka panjang untuk menggulingkan pemerintah melalui infiltrasi lembaga-lembaga Turki, terutama militer, polisi, dan pengadilan.

Dalam wawancara tersebut, Cam juga mengecam klaim tak berdasar bahwa pemerintah Turki memiliki target "neo-Ottoman" yang disebut-sebut media-media yang didukung oleh kekuatan yang ingin melemahkan kemampuan manuver Turki untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran regional.

"Turki adalah sebuah negara republik, sebuah republik muda, tetapi bangga dengan sejarahnya, karena sejarah ini sangat berbeda dengan yang penuh dengan imperialisme, kehancuran, air mata, dan darah," kata Cam.

“Kami ingin semua negara memahami kami memiliki cara yang adil dan benar. Upaya kami hanya untuk mendukung dan memelihara perdamaian. Turki adalah negara paling sadar bahwa rakyat yang merdeka dan makmur menjadi dasar perdamaian regional,” tekan dia.

Oleh karena itu, tambah Cam, Turki mendukung kerja sama regional melalui kebijakan win-win solution yang akan melibatkan semua pihak di kawasan.

-Perjanjian 'perdamaian' UEA-Israel

Cam juga mengatakan tak ada kesepakatan perdamaian di kawasan ini yang mengganggu pihaknya, sebaliknya Turki selalu bekerja untuk meningkatkan perdamaian regional.

“Tetapi ada kesepakatan yang disamarkan sebagai kesepakatan "perdamaian" yang tidak melakukan apa pun untuk mempromosikan perdamaian sejati,” kata dia.

Mengkritik kesepakatan normalisasi baru-baru ini yang kontroversial antara Uni Emirat Arab dan Israel, Cam mengatakan meski perjanjian itu disebut Perjanjian 'Perdamaian' Kesepakatan Abraham ... namun itu tidak termasuk hak dan harapan Palestina.

“Jika negara-negara tersebut ikhlas ingin mendamaikan kawasan, hal pertama yang harus dilakukan adalah bersikap adil,” ujar dia.

UEA dan Israel pada 13 Agustus mengumumkan kesepakatan kontroversial untuk menormalisasi hubungan. Langkah itu dikritik secara luas oleh kelompok Palestina dan negara-negara mayoritas Muslim sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.

Cam menambahkan, "Saya pikir kata 'damai' di sini perlu mendapat perhatian khusus: Kami telah lama menyaksikan cepatnya peredaran kata 'damai' di wilayah kami, tetapi sayangnya kata itu akan kehilangan arti dan nilainya, karena di sana ada banyak contoh buruk kontradiksi antara retorika dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.”

“Turki selalu serius dan tulus dalam mengejar perdamaian dengan semua negara dan memperingatkan semua pihak tentang akibat buruk dari kontradiksi tersebut,” ungkap Cam, menyebut dokumen 'perjanjian damai' tidak ada artinya jika tidak benar-benar menghentikan konflik di lapangan.