PPI Turki gelar diskusi bahas desentralisasi di Indonesia

JAKARTA

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki bersama KBRI Ankara menyelenggarakan diskusi periodik di kantor Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Hamamonu Ankara, Turki.

Diskusi periodik ke-5 itu mengangkat "Gobal-Local Nexus on Discourse of Indonesia’s Decentralization Policy" sebagai tema.

Ketua Departemen Akademik dan Profesi PPI Turki Savran Billahi mengatakan topik ini diangkat sebagai respons mutakhir mengenai penguatan politik lokal di Indonesia.

"Sebagai diaspora Indonesia di luar negeri, kami ironi melihat penguatan politik lokal akhir-akhir ini seperti di Papua justru cenderung ke arah disintegrasi," kata dia dalam keterangannya kepada Anadolu Agency pada Minggu.

Pada diskusi itu, Peneliti Senior Ilmu Politik dan Hubungan Internasional LIPI Nanto Sriyanto yang diundang Universitas TOBB Ankara memberi sejumlah catatan pelaksanaan desentralisasi.

Pertama, menurut dia, pemahaman keindonesiaan tidak bisa digeneralisasikan menurut pandangan subjektif daerah.

Menurut dia, Indonesia memiliki perangkat pemerintahan yang beragam pada lapisan bawah.

Sebagai contoh, kata dia, Aceh memiliki konsep gampong dan Sumatera Barat ada nagari.

Menurut Nanto, desentralisasi adalah refleksi dari aspirasi-aspirasi di berbagai daerah di Indonesia.

“Banyak yang menganggap desa sama dengan gampong atau nagari. Itu logika yang salah," kata Nanto.

Kedua, soal lembaga donor asing. Menurut Nanto, desentralisasi membuka pola hubungan politik baru, yaitu internasional-domestik.

Lembaga-lembaga donor asing, termasuk dari Turki, kata dia, bisa turut membangun daerah-daerah di Indonesia.

Ketiga, pembenahan tata kelola birokrasi.

Menurut Nanto, Indonesia banyak membenahi birokrasi untuk pelaksanaan desentralisasi, seperti sertifikasi.

Nanto mengatakan pemerintah tidak bisa memaksakan logika Jakarta dalam pemerataan pembangunan.

“Di Indonesia banyak yang menggunakan hukum adat, misal dalam mengurus hutan," kata Nanto.

Ketua PPI Turki Darlis Azis menyatakan diaspora pelajar Indonesia tidak boleh apatis pada perkembangan isu di Indonesia dan perlu terus memantau jalannya demokrasi di Indonesia.

"Diskusi periodik PPI Turki ini adalah komitmen pelajar Indonesia di Turki untuk memahami dan mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia," kata Darlis.

Diskusi periodik PPI Turki yang disambut Manajer YTB Hamamonu Omer Bey itu dihadiri oleh para pelajar Indonesia di Turki dan diplomat KBRI Ankara.