ANALISIS – Konflik Teluk menghantam OPEC dengan keluarnya Qatar

Ovunc Kutlu

ANKARA

Keretakan hubungan antara negara-negara Teluk telah memukul Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyusul keputusan Qatar untuk meninggalkan kartel setelah 57 tahun.

Langkah itu bisa menjadi point-of-no-return dalam jangka menengah untuk Qatar, mengingat hubungan yang tegang dengan negara-negara yang dipimpin Saudi di Timur Tengah. Qatar bisa saja membakar semua jembatannya dan membiarkannya terisolasi di dunia Arab dalam jangka panjang.

Doha mengatakan keputusan untuk meninggalkan OPEC pada 1 Januari berasal dari rencana jangka panjangnya untuk lebih fokus pada produksi gas alam dan investasi. Sebagai juara dunia gas alam cair (LNG) selama 12 tahun berturut-turut, pengumuman itu lebih menunjukkan tindakan ekonomi daripada politik.

Qatar telah menjadi eksportir LNG terbesar di dunia setiap tahun sejak 2006, memiliki pangsa 30 persen di pasar LNG global, menurut British Petroleum's Statistical Review of World Energy yang diterbitkan setiap tahun.

Gas alam menyumbang lebih dari 70 persen pendapatan pemerintah Qatar, sekitar 60 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan sekitar 85 persen dari pendapatannya dari ekspor, menurut data pemerintah.

Qatar memiliki penduduk 2,4 juta jiwa, yang terdiri dari 11,6 persen penduduk asli dan 88,4 persen pekerja asing, menikmati USD63.500 PDB per kapita pada 2017 ketika total PDB tercatat sebesar USD167,6 miliar, menurut data Bank Dunia.

Memiliki cadangan gas terbesar ketiga di dunia, setelah Rusia dan Iran, Qatar berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi LNG per tahun dari 77 juta ton menjadi 110 juta ton, Menteri Energi Qatar Saad Sherida Al Kaabi mengatakan pada 26 September.

Setelah blokade oleh negara-negara yang dipimpin Saudi pada Juni 2017, Qatar telah menginvestasikan USD200 miliar untuk infrastruktur guna membuka rute perdagangan baru, dan menginvestasikan USD50 miliar di sektor perbankan untuk membuat ekonominya tetap stabil, menurut laporan media global.

The Qatar Investment Authority, dana kekayaan nasional negara itu, diperkirakan memiliki USD330 miliar dalam aset, investasi domestik dan internasional dari perbankan, sektor jasa hingga energi dan industri olahraga.

Negara ini juga telah mendiversifikasi ekonomi yang bergantung pada gas dengan merek internasional lainnya, seperti Qatar Airways, jaringan televisi Al Jazeera, dan melalui pembelian klub sepakbola Prancis Paris Saint-Germain pada tahun 2011.

Pangsa minyak kecil di OPEC

Hengkangnya Qatar dari OPEC kemungkinan tidak akan banyak berdampak pada produksi kartel, mengingat bahwa hanya memiliki kontribusi kecil dalam organisasi tersebut.

Produksi minyak negara itu adalah 609.000 barel per hari pada bulan Oktober, menurut laporan Pasar Minyak Bulanan OPEC pada bulan November. Ini merupakan 1,8 persen dari total produksi OPEC pada Oktober, yang mencapai 32,9 juta barel per hari (bpd), kata laporan tersebut.

Sebagai perbandingan, eksportir minyak mentah terbesar di dunia Arab Saudi mencapai rekor 11,2 juta bpd produksi minyak mentah baru-baru ini.

Keputusan Qatar, bagaimanapun, datang pada saat kritis ketika produsen minyak OPEC dan non-OPEC, seperti Rusia, Kazakhstan dan Meksiko, bertemu di Wina pada Kamis, 6 Desember untuk membahas pasar minyak global.

Grup, yang dijuluki sebagai OPEC +, akan mencari cara untuk menyeimbangkan pasar, dan mungkin akan memangkas produksi setidaknya 1 juta bpd untuk menaikkan harga minyak.

Keretakan di dalam kartel

Namun, keputusan Qatar meninggalkan OPEC merupakan keputusan simbolis yang membuat keretakan di dalam negara-negara eksportir minyak Teluk lebih terlihat.

Organisasi yang dipimpin Saudi telah menjadi fokus banyak kritik ketika memutuskan pada November 2014 untuk tidak memangkas produksi guna mendukung penurunan harga minyak.

Ketika harga minyak mentah jatuh ke level terendah dalam 12 tahun di bawah USD30 per barel pada Januari 2016, kerajaan tersebut menerima lebih banyak kritik dari anggota OPEC yang ekonominya sangat bergantung pada pendapatan dari penjualan minyak dan ekspor.

Arab Saudi tidak menahan diri dari keinginan anggota OPEC lainnya dalam menghadapi persaingan dengan Iran ketika sanksi AS terhadap negara itu dicabut dan produksi minyak mentah dan ekspor Teheran mulai meningkat.

Qatar kehilangan sebagian besar pengaruhnya di OPEC, setelah Arab Saudi dan tiga negara telah mengambil sikap politik terhadap Doha pada Juni 2017.

Politik Arab pada titik didih

Isu seputar Qatar, negara Teluk kecil yang memiliki 11,58 kilometer persegi, dimulai satu setengah tahun lalu.

Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab memotong semua hubungan diplomatik mereka dengan Qatar pada 5 Juni 2017 dan menuduh Doha mendukung terorisme.

Selain memaksakan blokade ke negara semenanjung kecil, kelompok yang dipimpin oleh Arab Saudi juga merilis daftar 13-poin tuntutan, yang mengharuskan Doha untuk memotong hubungannya dengan Iran dan menutup jaringan televisi Al-Jazeera.

Qatar kemudian mengatakan keputusan untuk mengakhiri hubungan diplomatik tidak dapat dibenarkan, yang hanya didasarkan pada klaim palsu.

Dengan meninggalkan organisasi minyak terbesar di dunia, Qatar telah menjadi negara Arab pertama yang melakukannya sejak didirikan pada tahun 1960. Qatar telah bergabung dengan organisasi tersebut satu tahun setelah didirikan.

Dapat dikatakan bahwa keluarnya Qatar dari OPEC membuat Doha lebih terpisah dalam politik Timur Tengah, karena organisasi itu merupakan sebuah forum di mana politik Arab dapat didiskusikan dan negara-negara anggota dapat memperoleh dukungan dari satu sama lain.

Hubungan dengan AS

Pengumuman Qatar untuk meninggalkan OPEC datang tiga hari sebelum pertemuan organisasi yang banyak diantisipasi pada 6 Desember, mengangkat beberapa pertanyaan tentang waktu keputusannya.

Setelah pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi, Doha mencoba untuk memberikan tekanan lebih pada Arab Saudi dengan menunjukkan ke-tidak-cocokkan dalam kartel dengan cara keluar dari organisasi itu.

Keputusan Qatar juga bisa menjadi hasil dari kebijakan Doha yang lebih dekat ke AS dengan tujuan membangun aliansi baru dengan pemerintahan Trump.

Meskipun Presiden AS Donald Trump pertama-tama mendukung tuduhan terhadap Qatar sebagai "sponsor terorisme" pada tahun 2017, dia kemudian menyebut Qatari Emir Tamim Bin Hamad al-Thani sebagai "teman baik" ketika kedua pemimpin berkumpul di Gedung Putih pada April 2018.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kemudian mendesak para pemimpin Arab untuk menyelesaikan keretakan Teluk, karena Washington ingin dunia Arab bersatu untuk mengisolasi Iran di wilayah tersebut.

Pompeo bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Qatar, Khalid Al-Attiyah di Washington pada 14 November untuk membahas proposal pemerintah Trump untuk membentuk aliansi keamanan Arab di Timur Tengah.

Kedua pejabat menegaskan kembali komitmen mereka untuk hubungan bilateral yang kuat antara AS dan Qatar, dan membahas bekerja menuju Aliansi Strategis Timur Tengah untuk memajukan keamanan dan stabilitas di kawasan itu, menurut pernyataan Gedung Putih.

AS menginginkan negara-negara Arab untuk mengakhiri perselisihan mereka dengan Qatar sesegera mungkin untuk membentuk front yang bersatu melawan Iran. Namun, keputusan Doha untuk meninggalkan OPEC dapat menunda keinginan AS itu untuk waktu yang tidak dapat ditentukan.