Hakan Çopur, Övünç Kutlu
WASHINGTON/NEW YORK
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sosok yang paling kontroversial dalam politik dunia saat ini. Meski baru menjabat selama dua tahun, namun dia telah membuat negaranya semakin lama semakin terasing dalam percaturan internasional akibat kebijakan luar negeri dan perdagangannya.
Saat baru memulai jabatannya di Gedung Putih, Trump melontarkan slogan: "Mari kita buat Amerika besar kembali". Dengan begitu, Trump telah mulai mengasingkan negaranya secara serius pada awal masa kepresidenannya.
Trump telah menjadikan AS sebagai “negara yang tak bisa berdamai dengan sekutu-sekutunya”, mengguncang hubungan bilateral dengan negara sekutu satu persatu bagaikan "gajah yang masuk ke toko barang pecah belah”.
Tidak mengakui lembaga dan perjanjian internasional
Sejak awal menjabat hingga sekarang, Trump mendapatkan kritikan sebagai “pemimpin yang tidak mengakui lembaga dan perjanjian internasional” karena telah menarik AS secara sepihak dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), Perjanjian Iklim Paris, Perjanjian Trans-Atlantik Perdagangan dan Investasi Kemitraan (TTIP). Kakhir ebijakan yang paling dari Trump adalah menarik AS secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran.
"Trump tak ingin bekerja sama dengan sekutu AS. Hal tersebut dapat Anda lihat dengan jelas dalam keputusan Trump terkait Yerusalem dan Iran,” ungkap Koordinator Yayasan Penelitian Politik, Ekonomi dan Sosial (SETA cabang Washington) Kadir Ustun kepada Anadolu Agency.
Ustun mengatakan bahwa Trump tidak ingin bekerja sama dengan sekutu maupun pesaing mereka.
Pendekatan Trump yang melihat kekuatan ekonomi AS sebagai senjata yang dapat digunakan untuk melawan setiap negara, termasuk sekutu-sekutunya, mendorong AS terjerumus ke dalam perasingan tidak sehat di ranah internasional.
AS tinggal sendiri dalam keputusan mengakui Yerusalem
Dalam kebijakan luar negeri AS, Trump mengadopsi pendekatan yang menganggap Israel sebagai sahabat utamanya dan menjadikan Iran sebagai musuh utamanya.
Hampir seluruh dunia, kecuali Israel dan beberapa negara pulau, menentang langkah Trump yang mengabaikan keberadaan "Palestina" dan mengakui "Yerusalem sebagai ibu kota Israel". Langkah Trump itu juga telah mengabaikan semua perundingan damai di Timur Tengah.
Rancangan resolusi di PBB untuk menentang langkah Trump terkait Yerusalem disetujui dengan 128 suara melawan 9 suara tidak setuju. Resolusi tersebut telah diadopsi PBB, walaupun Trump mengancam “akan memotong bantuan ekonomi”.
Resolusi PBB yang didukung oleh hampir semua negara Uni Eropa itu mengakibatkan Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Togo, dan Palau terasingkan dari arena global.
Dengan demikian, di bawah pimpinan Trump, pemerintahan Washington tak hanya melawan dunia Islam, namun mereka juga telah berhadapan dengan hampir seluruh dunia kecuali Israel. Keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu telah mengeluarkan AS dari perannya dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah.
Wakil Presiden AS Mike Pence selama dua kali kunjungan ke Timur Tengah, dalam masa jabatannya, tidak pernah bertemu dengan pejabat Palestina dan pulang ke negaranya dengan tangan kosong. Kondisi seperti ini adalah ambang kritis bagi legitimasi diplomatik AS di kawasan itu. Karena peran mediator dalam proses perdamaian Timur Tengah melenyap secara perlahan.
AS berpisah dengan Uni Eropa soal Iran
Dalam hal penarikan diri dari kesepakatan nuklir Iran, Amerika Serikat pimpinan Trump, mendapatkan kritikan serta tidak mendapatkan dukungan internasional kecuali dari Israel. Hal tersebut tercatat pertama kali sepanjang sejarah AS.
Pada tanggal 8 Mei 2018, Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya telah menarik diri secara sepihak dari perjanjian internasional. Keputusan AS tersebut menuai kritikan keras dari para pemangku kepentingan lainnya dalam perjanjian tersebut, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok dan Jerman.
Pemerintah Trump telah mengabaikan seruan negara-negara Uni Eropa untuk "membicarakan kembali perjanjian itu".
Pemerintah Trump telah mengeluarkan kebijakan sebagai "rezim sanksi sepihak" melalui dua paket sanksi terhadap Iran yang akan diterapkan pada Agustus dan November.
PBB dan NATO tidak nyaman
Amerika Serikat yang terasingkan di PBB, memilih menggunakan metode "hukuman ekonomi" dengan memotong anggaran yang disisihkan untuk PBB sebesar USD285 juta, serta memotong sumber dana Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan Dana Populasi PBB (UNFPA).
Metode ini tidak akan bermanfaat, terlihat dalam kasus pemberlakuan sanksi terhadap Irak pada masa Saddam Husein di bawah payung PBB: Penggunaan ekonomi sebagai "alat untuk mendidik", hanya akan meningkatkan reaksi penentangan masyarakat itu terhadap mereka yang menerapkan sanksi tersebut.
Sikap pendekatan Trump yang selalu mengatakan “kami telah memberikan banyak uang, yang lain juga sama harus memberikan uang yang banyak” menjadikan persekutuan NATO sebagai operasi komersial, yang menyebabkan ketidaknyamanan serius di antara anggota NATO.
Sama halnya dalam PBB, Trump mendapatkan kritikan karena bertindak sebagai manajer perusahaan yang memprioritaskan kepentingan ekonomi harian AS daripada mementingkan semangat aliansi internasional di NATO.
"Kredibilitas AS telah berkurang banyak"
Jacob Kirkegaard, seorang pakar ekonomi senior dari Peterson Institute for International Economic berpusat di Washington, menekankan bahwa kredibilitas Amerika Serikat telah berkurang selama pemerintahan Trump.
Kirkegaard menjelaskan kepada Anadolu Agency bahwa Trump menggunakan pajak perdagangan dan bea cukai sebagai alat kebijakan luar negeri dan dia menyebut politik itu sebagai kebijakan "American First".
Tidak ada satu pun negara, kata Kirkegaard, yang akan menerima perkataan Trump dan bahkan komitmennya dalam perjanjian internasional. “Sebab sebagian besar kredibilitas AS telah berkurang akibat seorang presiden yang selalu berubah dan jauh dari gagasan kuat tersebut,” ujar dia.
“Dunia kecewa terhadap kepemimpinan Amerika. Saya memperingatkan kepada siapa yang akan membuat perjanjian dengan Trump, karena besok pagi saat Trump bangun dia akan menarik diri dari perjanjian tersebut,” ungkap Kirkegaard.
Trump tampaknya tidak suka dengan perjanjian internasional yang sudah dirundingkan pada masa sebelumnya, dia ingin bertindak sebagai playmaker yang hanya mementingkan wilayah AS.
Akibat langkah penambahan pajak pada baja-aluminium atas dalih untuk menjaga "keamanan nasional" pemerintah Trump secara bersamaan telah merugikan saingan dan sekutunya. Mereka juga telah merugikan semua produsen dalam jangka pendek dan menengah.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bersama negara-negara Uni Eropa dan Turki menilai AS telah bergerak sepihak dan merusak norma-norma internasional secara serius.
Banyak pakar ekonomi di AS mengungkapkan bahwa pendekatan Trump tersebut akan menyebabkan kerugian signifikan pada perusahaan dan konsumen AS dalam jangka menengah, dan tak mudah untuk membangun kembali neraca perdagangan internasional yang akan memburuk dalam periode ini.
Paul Krugman, pakar ekonomi dan penulis AS terkenal dari New York Times, menulis artikel pada 31 Mei silam terkait perang perdagangan yang dimulai Trump dengan judul "Betapa bodohnya perang perdagangan - sedikit tidak stabil juga".
"Perang perdagangan ini akan membunuh lapangan kerja di Amerika," ujar Krugman sembari menguraikan kekeliruan-kekeliruan Trump dalam ekonomi.
Perang perdagangan dengan Tiongkok
AS sedang menghadapi perang ekonomi yang semakin memanas dengan Tiongkok yang memutuskan untuk menambahkan pajak masuk terhadap baja dan aluminium. Tindakan ini pun direspons Tiongkok dengan menaikkan tarif impor 128 barang produksi AS sebanyak 15 hingga 25 persen pada awal bulan April lalu.
Pada waktu yang bersamaan, Gedung Putih menyatakan bahwa Tiongkok harus membayar 25 persen pajak impor tambahan pada produk mereka yang bernilai lebih dari USD50 miliar lantaran kegiatan ilegal dalam merebut teknologi perusahaan-perusahaan AS.
Tiongkok pun kembali membalas dengan menaikkan 25 persen tarif terhadap 659 produk dari AS senilai 50 miliar dolar.
Pada tanggal 18 Juni, Trump menginstruksikan bahwa tambahan tarif senilai USD200 miliar akan diterapkan apabila Tiongkok menanggapi tarif yang telah diumumkan sebelumnya dengan pembalasan balik.
Pada 7 Juli, AS secara resmi menaikkan tarif impor 800 produk bernilai USD34 miliar yang diimpor dari Tiongkok sebanyak 25 persen. Pemerintah Tiongkok menyatakan, meskipun Trump mengeluarkan berbagai ancaman, penaikan tarif terhadap produk-produk AS akan segera diterapkan.
Tirai baru pada hubungan AS-Tiongkok akan dibuka pada 23 Agustus mendatang. Beijing mengumumkan akan mulai menerapkan penaikan tarif terhadap AS bersamaan dengan AS yang akan mengaplikasikan gelombang pajak kedua terhadap Tiongkok.
Li Fuyi dari Institut Penelitian Ekonomi Makro Tiongkok dalam analisanya mengenai pengaruh perang perdagangan terhadap ekonomi dunia yang disiarkan di Radio Internasional Tiongkok menyebutkan bahwa Tiongkok adalah lawan ekonomi AS yang berbeda dari lawan-lawan yang ada sebelumnya.
Menurut Fuyi, pada 50 tahun terakhir, produk domestik bruto (PDB) Uni Soviet disusul oleh Jepang lalu AS telah melampaui 60 persen. Sejak saat itu Washington mulai memulai perang ekonomi dengan negara-negara tersebut.
Fuyi juga mengatakan bahwa meskipun AS dapat membatasi Tokyo dan Moskow, Beijing memiliki kekuatan yang lebih besar dalam sistem keuangan internasional keuangan pada saat ini.
Alternatif selain AS
Ketika perkembangan-perkembangan ini berlangsung, alternatif lain dengan kekuatan yang beragam mulai bermunculan dan semakin jelas bahwa AS bukanlah satu-satunya alternatif untuk sistem dunia.
Ketika Trump semakin memperbesar perang dagang dengan Tiongkok dan Uni Eropa. Rusia dan Tiongkok akan melakukan hubungan dagang dengan lebih banyak menggunakan Yuan Tiongkok dibanding dolar Amerika.
Iran yang tengah mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan sanksi ekonomi AS juga telah mengambil langkah-langkah baru untuk membangun persatuan perdagangan dan politik dengan Tiongkok dan India.
Demikian pula, penangguhan bantuan keamanan senilai USD255 juta ke Pakistan telah mendorong negara ini untuk meningkatkan hubungannya dengan Tiongkok dan India.
Pemerintahan Trump dengan memutuskan penambahan pajak kepada baja dan aluminium atas alasan keamanan nasional kemudian memberi sanksi kepada Turki lantaran penahanan pastor Andrew Brunson, yang ternyata langkah tersebut telah berkontribusi besar dalam pemulihan hubungan Ankara-Moskow.
news_share_descriptionsubscription_contact
