Akankah Arab terima apa yang ditolak Ottoman soal Palestina?

Ali Abo Rezeg dan Wasim Saifuldin

ANKARA

Politisi veteran Lebanon, Walid Joumblatt, membuat perbandingan antara reaksi kekaisaran Ottoman atas tawaran politisi Yahudi Theodor Herzl untuk membeli tanah Palestina dan reaksi Arab terhadap rencana damai Amerika Serikat yang dikenal sebagai "kesepakatan abad ini".

"Selama masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, Herzl ingin membeli Palestina untuk mengirim orang-orang Yahudi ke sana, tetapi Sultan menolak [tawaran itu]," cuit Joumblatt, pemimpin komunitas Druze di Lebanon, di Twitter pada Rabu.

Dia mengatakan bahwa di konferensi Bahrain, [penasihat senior AS] Jared Kushner, cucu Herzl, akan meminta orang Arab untuk menjual Palestina dan mentransfer warganya ke Yordania, Sinai, Lebanon, Suriah dan berdiaspora.

"Apakah orang-orang Arab akan menerima apa yang ditolak Ottoman?" tanya Joumblatt.

Sebuah konferensi yang dipimpin AS dibuka di Bahrain pada Selasa, di mana para pejabat AS akan mengungkap bagian ekonomi dari rencana "Kesepakatan Abad Ini".

Dalam pidato pembukaannya, Jared Kushner, penasihat senior Gedung Putih sekaligus menantu Presiden AS Donald Trump menggambarkan rencana perdamaian tersebut sebagai "peluang abad ini" dan bukan hanya sekedar "kesepakatan abad ini".

Palestina mengecam konferensi yang digelar selama dua hari itu sebagai upaya untuk melemahkan perjuangan mereka untuk membebaskan diri dari pendudukan Israel selama beberapa dekade.

Herzl (1860-1904) adalah pendiri gerakan Zionis modern, yang mempromosikan migrasi Yahudi ke Palestina dengan tujuan untuk mendirikan negara Yahudi di sana.

Pada 28 Juni 1890, Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan dekrit kesultanan yang melarang penampungan Zionis di kerajaan Shahan (tanah Ottoman) dan mengembalikan mereka ke daerah asal.

Menurut dekrit tersebut, Sultan melarang penjualan tanah Ottoman, terutama kepada orang-orang Yahudi Palestina, dan membentuk unit polisi khusus untuk melaksanakan perintah-perintah ini.

Pekan lalu, Gedung Putih menyerukan investasi sebesar USD50 miliar untuk Palestina dan negara-negara tetangga sebagai bagian dari rencana damai, yang menyerukan peningkatan proyek infrastruktur antara Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan tujuan yang untuk memberdayakan rakyat Palestina. .

Rencana perdamaian "Kesepakatan Abad Ini" yang diprakarsai Trump belum diungkapkan secara penuh.

Namun, berdasarkan kebocoran di media, rencana itu akan menuntut Palestina untuk membuat sejumlah konsesi kepada Israel mengenai status Yerusalem dan hak para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

Yerusalem masih menjadi jantung perselisihan Timur Tengah yang telah berlangsung puluhan tahun, di mana warga Palestina berharap agar Yerusalem Timur - yang diduduki oleh Israel sejak 1967 - suatu hari nanti dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.

Otoritas Palestina mengatakan mereka tidak akan menghadiri konferensi di Bahrain dan menolak peran AS dalam proses mediasi sejak Trump mengumumkan akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem tahun lalu.