Pizaro Gozali İdrus
23 Agustus 2019•Update: 26 Agustus 2019
JAKARTA
Aliansi ormas dan NGO di Malaysia mengapresiasi langkah Qatar yang mencabut dukungan kepada China akibat perlakuan buruk terhadap etnis Uyghur
“Ini adalah dukungan yang sangat ditunggu-tunggu bagi para Uyghur yang masih mengalami pelanggaran hak asasi manusia oleh China,” ujar Presiden Majelis Musyawarah Organisasi Islam Malaysia (MAPIM) Mohd Azmi Abdul Hamid dalam keterangan resminya pada Jumat.
Azmi mengatakan banyak laporan kekejaman terhadap etnis Uyghur sejak China mendirikan kamp konsentrasi.
“Laporan-laporan penindasan pemerintah China telah didokumentasikan dari kesaksian para korban,” terang Azmi.
Azmi mengatakan negara-negara Islam memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada China bahwa fakta-fakta pelanggaran HAM tidak bisa disembunyikan.
Dia juga mendorong agar negara-negara Islam bersatu menyuarakan pembelaan terhadap etnis Uyghur.
“Dunia, khususnya negara-negara anggota OKI, tidak dapat membiarkan penindasan terhadap kaum Uyghur hanya karena alasan kepentingan ekonomi,” kata dia.
Qatar sebelumnya menarik dukungannya terhadap kebijakan China di Provinsi Xinjiang.
Qatar berharap dapat memainkan peran konstruktif untuk membantu menyelesaikan persoalan di Xinjiang.
"Dengan mempertimbangkan fokus kami pada kompromi dan mediasi, kami percaya mengesahkan bersama surat tersebut akan membahayakan prioritas utama kebijakan luar negeri kami," kata perwakilan tetap Qatar untuk PBB di Jenewa Ali al-Mansouri dalam suratnya yang dikirim ke Dewan Keamanan PBB.
Wilayah Xinjiang adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang Uyghur. Kelompok Muslim Turki yang membentuk sekitar 45 persen populasi Xinjiang ini, telah lama menuduh pemerintah China atas diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.
China meningkatkan sejumlah pembatasan dalam dua tahun terakhir, melarang laki-laki berjanggut dan wanita memakai jilbab serta memperkenalkan apa yang dianggap oleh banyak ahli sebagai program pengawasan elektronik terluas di dunia, menurut Wall Street Journal.
Hingga 1 juta orang, atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di wilayah Xinjiang China, kini dipenjara dalam jaringan "kamp pendidikan ulang politik" yang terus berkembang, menurut pejabat AS dan ahli PBB.
