Amnesty International catat 95 tewas di Papua oleh aparat

Pizaro Gozali

JAKARTA

Amnesty International mencatat ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang memakan 95 korban jiwa di Papua dan Papua Barat selama kurun delapan tahun terakhir.

Dalam jumlah tersebut, pelaku dugaan pembunuhan dilakukan oleh kepolisian dan militer.

“Dalam 34 kasus, para tersangka pelaku berasal dari kepolisian, dalam 23 kasus pelaku berasal dari militer, dan dalam 11 kasus kedua aparat keamanan itu diduga terlibat bersama-sama,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat meluncurkan investigasi terbarunya di Jakarta, Senin.

Dari jumlah tersebut, Usman mengatakan mayoritas terjadi dalam konteks pertistiwa yang tak terkait dengan seruan kemerdekaan atau referendum di Papua.

“Jumlah ini terjadi 41 kasus,” ujar Usman.

Jenis pembunuhan di luar hukum ini, lanjut Usman, sering terjadi saat aparat menggunakan kekuatan berlebih untuk menangani demonstrasi damai, insiden kerusuhan, dan upaya untuk menangkap tersangka kriminal.

Sementara itu, sebanyak 28 kasus adalah pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan yang berkaitan dengan aktivitas politik, termasuk dalam isu tuntutan kemerdekaan atau referendum untuk Papua.

Tipe pembunuhan di luar hukum ini terjadi, kata Usman, saat aparat keamanan menghadapi demonstrasi damai yang politis, terutama upacara pengibaran bendera atau perkumpulan keagamaan pada peringatan tertentu.

Sayangnya, kata Usman, investigasi terhadap laporan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua jarang terjadi.

“Tidak ada mekanisme yang independen untuk menangani keluhan publik tentang pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan, termasuk tindak pidana yang merupakan pelanggaran HAM,” jelas Usman.

Usman menjelaskan Pemerintah Indonesia berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua dan mengakhiri pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Namun, lanjut Usman, mereka tetap mempertahankan sikap tak berkompromi terhadap gerakan-gerakan pro-kemerdekaan, baik yang dilakukan secara damai maupun dengan bersenjata.

Padahal, kata Usman, Presiden Joko Widodo berjanji mengutamakan perlindungan HAM di Papua.

Sementara itu, Papua hingga saat ini masih menjadi wilayah konflik antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan aparat keamanan.

Senin pekan lalu, kelompok KKB menembak warga di sekitar Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, yang menyebabkan tiga warga tewas.

Sementara itu, pada Kamis lalu, dua speedboat pembawa surat suara hasil pencoblosan diberondong tembakan oleh kelompok bersenjata di Distrik Torere, Kabupaten Puncak Jaya. Satu speedboat yang ditumpangi masyarakat sipil berhasil selamat dari berondongan peluru.

Namun, satu speedboat lain yang ditumpangi anggota Polisi tak bernasib sama. Tujuh dari sembilan anggota polisi selamat, sementara keberadaan dua polisi masih simpang siur

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dengan sejumlah aksi serangan yang dilakukan oleh KKB. "Pengejaran untuk (KKB) di Papua akan diperkuat," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.