Muhammad Nazarudin Latief
17 Mei 2020•Update: 17 Mei 2020
Oleh Ekip
LIBYA
Seorang anggota Dewan Presiden Libya menyerukan pemutusan hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA), negara Teluk yang dituduh sebagai pendukung panglima Khalifa Haftar.
Dalam sebuah surat kepada pemerintah Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj Jumat malam, anggota dewan Mohamed Amaria Zayed menyebut UEA sebagai "agresor".
"Mempertahankan sikap diam terhadap kejahatan negara ini berarti tidak menghargai darah para martir," kata dia dalam surat.
Zayed meminta Dewan Presiden Libya untuk "mengambil langkah menghentikan pertumpahan darah Libya dan pelanggaran perbatasan oleh negara ini".
Dia juga mendesak pemerintah Libya "untuk mengejar UEA di pengadilan internasional" dan untuk berurusan dengan negara Teluk itu sebagai "musuh".
"Sudah terbukti tanpa keraguan bahwa UEA terlibat dalam penumpahan darah Libya, melanggar kedaulatan negara itu dengan menduduki sebagian tanahnya, membangun pangkalan militer, melanggar wilayah udara dan melakukan serangan udara dengan tujuan membunuh warga Libya," kata dia.
Anggota dewan itu menuduh UEA memberikan dukungan militer, politik dan keuangan kepada pasukan Haftar "dengan tujuan menggulingkan pemerintah yang sah".
Haftar, pemimpin pasukan bersenjata ilegal di Libya timur, mengintensifkan serangan terhadap warga sipil sejak awal Mei karena tentara Libya baru-baru ini mendapatkan kemenangan dan menimbulkan kerugian besar pada militannya.
Pemerintah Libya diserang oleh pasukan Haftar sejak April 2019, dengan korban lebih dari 1.000 orang tewas. Pemerintah kemudian meluncurkan Operasi Badai Perdamaian pada 26 Maret untuk melawan serangan di ibukota.
Menyusul penggulingan mendiang penguasa Muammar Khadafi pada 2011, pemerintah Libya didirikan pada 2015 di bawah kesepakatan politik yang dipimpin PBB.