Pizaro Gozali Idrus
27 Oktober 2021•Update: 28 Oktober 2021
WASHINGTON
Amerika Serikat (AS) membiarkan pintu terbuka untuk negosiasi dengan militer Sudan, tetapi tetap menekankan bahwa setiap diskusi semacam itu harus diarahkan pada pemulihan pemerintah transisi yang digulingkan.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada Selasa mengatakan dia tidak mengetahui adanya percakapan antara pejabat AS dan militer Sudan setelah penggulingan pemerintah pada Senin, tetapi dia mengatakan Washington menerima dialog jika "kami merasa itu akan konstruktif."
“Jika bermanfaat untuk membantu mencapai tujuan yang telah kami dan mitra kami tetapkan – yaitu, pemulihan aspirasi demokrasi rakyat Sudan, pemulihan pemerintahan transisi yang dipimpin sipil – jika kami merasakan keterlibatan langsung dengan seorang pemimpin militer akan berguna, kami akan melakukan itu," kata Price.
"Tapi saat ini kami belum melakukan itu," tambah dia.
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan sejumlah menteri dalam pemerintahan sipilnya ditahan oleh militer pada Senin di tengah ketegangan di negara itu.
Abdel Fattah al-Burhan, kepala dewan militer Sudan, mengumumkan keadaan darurat pada Senin, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah, dan menangguhkan beberapa ketentuan konstitusional yang menguraikan transisi politik di Sudan.
Setelah kudeta militer yang gagal bulan lalu, ketegangan mendalam meletus antara militer dan pemerintah sipil di Sudan menyusul aksi protes di ibu kota Khartoum.
Sebelum pengambilalihan kekuasaan oleh militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan pejabat militer dan sipil, yang mengawasi periode transisi hingga pemilihan yang dijadwalkan pada 2023, bedasarkan kesepakatan pembagian kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan.
