AS: Suu Kyi harus bertindak untuk hentikan krisis Rohingya

Michael Hernandez

WASHINGTON

Pemimpin de facto Myanmar harus bertindak untuk menghentikan krisis Rohingya, kata Ketua Senat Komite Hubungan Luar Negeri, Selasa.

"Aung San Suu Kyi sudah lama mengabaikan masalah hak asasi manusia. Hari ini ia punya kesempatan untuk membela minoritas Rohingya, namun ia malah menolak mengakui keterlibatan militer dalam kekerasan atas Rohingya," kata Senator Amerika Serikat Bob Corker dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan Corker tersebut keluar beberapa jam setelah Suu Kyi mengklaim bahwa tidak ada konflik atau operasi militer di negara bagian Rakhine sejak 5 September, meskipun banyak laporan menyebutkan masih banyak warga yang berusaha mengungsi dari Rakhine.

Suu Kyi mengatakan, pemerintahnya akan memberikan akses di negara bagian yang terkena dampak konflik kepada pengamat internasional.

"Sebagai pemimpin negara, Aung San Suu Kyi harus menunjukkan ketegasannya dalam upaya menghentikan pertumpahan darah," tambah Corker.

Sebelum duduk di kursi kepemimpinan, Suu Kyi memenangkan Nobel Perdamaian atas perannya membawa reformasi demokratis ke Myanmar. Namun karena kegagalannya dalam menangani krisis yang tengah berlangsung, seruan pembatalan Nobel Perdamaian pun bermunculan.

Menurut PBB, sejak 25 Agustus, sekitar 421.000 Muslim Rohingya telah menyeberang dari Rakhine, Myanmar, ke Bangladesh.

Lewat telepon, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson berkata kepada Suu Kyi bahwa AS "menyambut hangat komitmen Burma untuk menghentikan kekerasan di Rakhine dan mengizinkan para pengungsi untuk kembali ke Myanmar".

"Ia juga mendesak pemerintah Burma dan militernya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi pengungsi di daerah-daerah terdampak konflik dan menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia," jelas juru bicara Heather Nauert dalam pernyataan.