AS: Turki punya kepentingan yang sah di Timur Tengah

Michael Hernandez

WASHINGTON

Turki memiliki kepentingan yang "sah" di Timur Tengah, kata pejabat tinggi Departemen Luar Negeri untuk urusan politik Amerika Serikat (AS) kepada anggota parlemen pada Kamis.

Berbicara di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, David Hale menekankan bahwa Turki adalah sekutu NATO dan lokasi unik negara itu menjadi penghubung antara Eropa dan Timur Tengah.

"Geografi mereka mengharuskan mereka memiliki kepentingan yang sah di Timur Tengah, yang tidak dapat diabaikan," kata Hale.

"Tapi penting untuk menyalurkan hal itu di mana Turki juga mendukung upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas, terutama melalui format multilateral di wilayah-wilayah seperti Libya dan Suriah, mendukung proses politik di sana."

Beralih ke Libya, Hale mengatakan Washington terus mendukung upaya yang dipimpin PBB untuk mengakhiri konflik dan menegakkan gencatan senjata antara pemerintah berbasis Tripoli yang diakui secara internasional dan pemberontak Khalifa Haftar.

"Upaya ini akan lebih efektif sekarang karena mandat PBB yang baru-baru ini diadopsi untuk misi Libya termasuk membuat posisi Utusan Khusus PBB untuk fokus secara eksklusif pada negosiasi sambil menyerahkan pengelolaan misi PBB di Libya kepada seorang koordinator khusus," ujar dia.

Libya dilanda perang saudara sejak penggulingan almarhum penguasa Muammar Gaddafi pada 2011.

Pemerintahan baru Libya didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh Haftar.

Mengenai Arab Saudi, Hale mengatakan bahwa sementara hubungan AS dengan Kerajaan "berakar pada kerja sama keamanan bilateral yang kuat, dan Washington terus "melakukan pembicaraaan yang jujur ​​dengan Riyadh tentang hak asasi manusia."

Hale memilih diskusi yang mendesak pejabat Saudi untuk mencabut larangan perjalanan terhadap seorang dokter Saudi-Amerika dan keluarganya yang telah dicegah untuk meninggalkan negara itu sejak 2017, dan membebaskan dua warga negara AS-Saudi yang dipenjara.

Dia mengatakan ketiga individu "telah ditahan secara tidak adil," dan kasus mereka "merusak kemitraan AS-Saudi yang kuat."

"Kami mendukung penuh prakarsa reformasi negara, sebagaimana diartikulasikan dalam Visi Arab Saudi 2030," sebut Hale.

"Tapi kami juga secara konsisten mengatakan kepada otoritas Saudi bahwa kesuksesan akan membutuhkan perlindungan hak asasi manusia dan wanita," tukas dia.