Zahid Rafiq and Aamir Latif
SRINAGAR, Jammu and Kashmir
Ketegangan antara India dan Pakistan diprediksi akan mereda usai pembebasan seorang pilot pesawat jet India yang jatuh.
Namun dua aturan kontroversial yang disahkan oleh New Delhi pada Kamis telah menimbulkan kekhawatiran baru di Kashmir.
Salah satu aturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri India adalah melarang Jamaat-e-Islami Kashmir.
Jamaat-e-Islami Kashmir adalah sebuah organisasi sosial, keagamaan, dan politik yang berpengaruh di Kashmir.
Menurut India, Jamaat-e-Islami Kashmir adalah ancaman terhadap keamanan dalam negeri India.
Sementara regulasi lain yang disahkan kabinet di bawah perdana menteri India adalah menyetujui peraturan yang mengubah posisi khusus Jammu dan Kashmir.
Kepada Anadolu Agency, Jehangir Iqbal Ganai, mantan penasihat jenderal Kashmir, menyatakan cara India mengamandemen konstitusi ini adalah sebuah tindakan yang bermasalah.
“Metode yang dilakukan India tidak benar. Jika Anda membaca Pasal 370, dikatakan setiap amandemen harus memiliki persetujuan dari pemerintah terpilih di Jammu dan Kashmir, dan bukan dari calon pemerintah,” kata Ganai.
Jammu dan Kashmir belum memiliki pemerintahan terpilih sejak Juni 2018. Kini daerah itu dijalankan oleh gubernur yang ditunjuk di bawah pemerintahan presiden.
Irshad Mahmud, seorang pakar Islam di Kashmir yang berbasis di Islamabad, berpendapat langkah itu adalah upaya India untuk melakukan integrasi terhadap Kashmir.
“Penghapusan status khusus lembah [Kashmir] dan akhirnya merger dengan India, adalah impian lama New Delhi. Aturan ini adalah upaya pertama ke arah itu,” kata Mahmud, yang mengepalai Pusat Pemikiran untuk Perdamaian, Pembangunan dan Reformasi, berbasis Islamabad.
Semua partai politik besar Kashmir pro-India menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap status khusus Kashmir di dalam Uni India.
Mereka mengaku akan menentang amandemen tersebut.
Sedangkan Mantan Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti menyebut India telah melakukan "vandalisme konstitusional".
- Larangan Jamaat-e-Islami KashmirPemerintah melarang organisasi itu untuk jangka waktu lima tahun.
India mengklaim jika Jamaat-e-Islami Kashmir tidak dilarang akan berdampak pada meningkatnya gerakan separatis dan kekerasan di India.
Selama seminggu terakhir, pasukan India di Kashmir telah menangkap lebih dari 300 pemimpin dan aktivis organisasi, termasuk pemimpin tertingginya.
"Pemerintah Modi telah secara konsisten mengklaim keberhasilan melawan militansi di Kashmir.N Namun semuanya terbukti keliru lewat kejadian serangan Pulwama," ujar analis politik Sheikh Showkat kepada Anadolu Agency.
Jamaat-e-Islami, kata Showkat, memiliki sekitar 6.000 anggota, tetapi mereka memiliki pengaruh yang jauh lebih besar di seluruh wilayah Kashmir.
"Ini adalah organisasi dengan ideologi dan pandangan hidup. Anda bisa mengalahkan mereka dengan [menandingi] pemikirannya, bukan dengan melarangnya," tambahnya.
Mahmud juga memiliki pandangan serupa.
“Larangan Jamaat bukan untuk pertama kalinya. Itu telah dilarang oleh pemerintah [mantan kepala menteri] Shaikh Abdullah pada tahun 1977. Tetapi partai tersebut terus beroperasi dengan menggunakan nama yang berbeda - Falah-e-Aam Trust ”, kata dia.
"Di atas semua itu, saya percaya larangan itu tidak akan bertahan di pengadilan karena Jamaat adalah partai politik utama, terutama di Kashmir selatan. Mereka telah menjauhkan diri dari militansi beberapa dekade lalu. Bahkan kemudian, jika larangan itu bertahan, mereka akan beroperasi dengan nama lain seperti terjadi di masa lalu,” ujar Mahmud.
Mahmud memperingatkan larangan terhadap partai politik seperti Jamaat akan merugikan India sendiri.
"Jika tidak ada jalan keluar politik bagi rakyat, terutama kaum muda, mereka akan lebih rentan terhadap militansi," terang Mahmud.
- Latar BelakangJamaat-e-Islami Kashmir didirikan pada tahun 1942. Mereka sangat berbeda dengan Jamat-e-Islami Hind (India) dan Jamat-e-Islami Pakistan dalam hal orientasi dan ideologi.
Dari tahun 1965 hingga 1987, organisasi ini berpartisipasi dalam pemilu dari Kashmir, termasuk pemilihan Yudikatif dan juga Parlemen.
Pada 1990, kelompok itu mulai melakukan "politik perlawanan" setelah pemberontakan bersenjata terjadi melawan pemerintahan India di Kashmir.
Diyakini sebagai sayap politik dari militan Hizbul Mujahideen, Jamaat-e-Islami menjauhkan diri dari kelompok itu pada 1997.
Dilarang untuk pertama kalinya pada tahun 1975 dan kemudian pada tahun 1990, ini adalah ketiga kalinya organisasi tersebut telah dilarang.
Jammu dan Kashmir, sebuah wilayah di Himalaya yang mayoritas penduduknya Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan sebagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sebagian kecil Kashmir juga dikuasai oleh China.
Sejumlah kelompok Kashmir telah lama berperang melawan pemerintahan India untuk kemerdekaan atau untuk menyatu dengan negara tetangga Pakistan.
Sejak mereka berpisah pada 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali - pada 1948, 1965 dan 1971 - dua di antaranya soal Kashmir.
Selain itu, di gletser Siachen, Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah berperang sesekali sejak 1984. Gencatan senjata diberlakukan pada 2003.
Sejumlah kelompok Kashmir telah lama berperang melawan pemerintahan India untuk kemerdekaan atau untuk menyatu dengan negara tetangga Pakistan.
Menurut sejumlah organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah tersebut sejak 1989.
* Aamir Latif di Karachi berkontribusi pada berita ini.
