Rhany Chairunissa Rufinaldo
01 November 2018•Update: 01 November 2018
Ayhan Simsek
BERLIN
Pemerintah koalisi sayap kanan Austria mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya tidak akan menandatangani perjanjian PBB tentang migrasi.
"Kami sangat kritis tentang poin-poin tertentu dari perjanjian migrasi itu," Kanselir Austria Sebastian Kurz mengatakan pada konferensi pers di Wina, berpendapat bahwa perjanjian itu tidak membuat perbedaan yang jelas antara migrasi legal dan ilegal.
Kurz juga mengatakan bahwa pemerintahnya khawatir jika perjanjian itu dapat merusak kedaulatan Austria.
"Dengan cara ini, kami menegaskan bahwa Austria akan memutuskan siapa yang boleh berimigrasi ke negara kami," tegasnya.
Setelah diskusi selama dua tahun, negara-negara anggota mencapai kesepakatan tentang Kesepakatan Global untuk Migrasi PBB pada Juli.
Perjanjian yang tidak mengikat secara hukum itu bertujuan untuk membuat migrasi di seluruh dunia menjadi lebih teratur dan aman dan akan secara resmi diterapkan pada Desember pada sebuah konferensi internasional di Maroko.
