Badan pangan PBB prihatin dengan krisis pangan Korea Utara

Riyaz ul Khaliq

ANKARA

Program Pangan Dunia (WFP) pada Senin menyatakan keprihatinan atas memburuknya krisis pangan di Korea Utara.

Selama kunjungan ke Korea Selatan, Direktur Eksekutif WFP David Beasley meminta sumbangan untuk mendukung bantuan makanan ke Pyongyang, lansir kantor berita Yonhap.

"Kami sangat prihatin dengan situasi di sana dan kami berharap bahwa kami dapat menemukan beberapa solusi," kata Beasley setelah pertemuannya di Seoul dengan Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yeon-chul untuk membahas situasi pangan Korea Utara yang memburuk.

Korea Selatan telah menyatakan keinginannya untuk mengirim bantuan makanan ke Korea Utara setelah WFP dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengatakan dalam sebuah laporan bersama bahwa hampir 10 juta warga Korea Utara sangat membutuhkan makanan.

Korea Selatan terakhir kali memberikan bantuan makanan ke Korea Utara pada 2010, ketika negara komunis tersebut dilanda banjir hebat.

Pada saat itu, Seoul mengirimkan 5.000 ton beras ke Pyongyang.

WFP dan FAO mengatakan bahwa hasil panen Korea Utara tahun lalu mencapai level terendah sejak 2008.

Badan PBB itu mendesak negara-negara anggota, termasuk Korea Selatan, untuk berkontribusi pada upaya mereka membantu Korea Utara yang dilanda kekurangan pangan.

"Kami sedang menilai situasi. Jelas, semua orang tahu ada cuaca buruk, kekeringan, banjir. Musim dingin yang buruk, ada banyak kondisi berbeda yang mempengaruhi situasi keamanan pangan di Korea Utara," ujar Beasley.

"Laporan itu berbicara sendiri. Jadi, kami memiliki keprihatinan yang sangat serius," tambah dia.

Beasley juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha, yang mengatakan kunjungan tersebut terjadi pada saat yang sangat tepat.

Menteri unifikasi Korea Selatan akan bertemu para pemimpin dari kelompok-kelompok sipil dan organisasi keagamaan pada Selasa sebagai bagian dari upaya untuk mendengarkan pendapat mereka terkait bantuan makanan ke Korea Utara.

Korea Utara menghadapi sanksi berat PBB sejak 2006, setelah secara sepihak menguji senjata nuklirnya.

Sanksi tersebut membuat negara itu terisolasi dari komunitas internasional.