Rhany Chairunissa Rufinaldo
31 Agustus 2018•Update: 01 September 2018
Umar Farooq
WASHINGTON
China pada Kamis menolak upaya anggota parlemen AS untuk menjatuhkan sanksi pada para pejabat China atas penahanan terhadap anggota komunitas Muslim di wilayah Xinjiang.
Senator Marco Rubio dan Perwakilan Chris Smith, kepala Komisi Eksekutif Kongres China (CECC), mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steve Mnuchin, mendesak mereka untuk menjatuhkan sanksi terhadap China.
"Mengingat beratnya situasi dan tingkat keparahan serta pelanggaran hak asasi yang dilakukan, kami mendesak Anda untuk menerapkan sanksi Global Magnitsky, dan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan terhadap pejabat senior pemerintah China dan Partai Komunis yang mengawasi kebijakan represif ini," kedua pemimpin CECC menulis dalam surat itu.
Sanksi Global Magnitsky awalnya dibuat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, tetapi sekarang berlaku secara global untuk pelanggar hak asasi manusia.
Sebanyak 17 anggota parlemen, senator dan anggota kongres dari kedua partai politik menandatangani surat itu, dengan mengutip bahwa orang-orang China telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia termasuk penahanan, penyiksaan, serta pembatasan pelaksanaan ibadah dan penunjukan identitas keimanan mereka.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri China menanggapi surat itu dalam konferensi pers, mengatakan warganya menikmati kebebasan beragama dan anggota parlemen AS seharusnya melayani negara mereka dengan benar.
Wilayah Xinjiang adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang Uighur. Kelompok Muslim Turki yang membentuk sekitar 45 persen populasi Xinjiang ini, telah lama menuduh pemerintah China atas diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.
China meningkatkan sejumlah pembatasan dalam dua tahun terakhir, melarang laki-laki berjanggut dan wanita memakai jilbab serta memperkenalkan apa yang dianggap oleh banyak ahli sebagai program pengawasan elektronik terluas di dunia, menurut Wall Street Journal.
Hingga 1 juta orang, atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di wilayah Xinjiang China, kini dipenjara dalam jaringan "kamp pendidikan ulang politik" yang terus berkembang, menurut pejabat AS dan ahli PBB.
Sejumlah ahli di kawasan tersebut serta aktivis Uighur mengatakan kekacauan di sana didorong oleh kepolisian China yang keras, pembatasan ketat pada kegiatan keagamaan, dan kebijakan preferensial bagi para migran non-Uighur ke wilayah tersebut.
