JAKARTA
Penyebaran virus korona (Covid-19) yang sudah menjadi pandemik global merupakan faktor ketidakpastian terbaru bagi perekonomian global tahun ini.
Sebelumnya, sumber ketidakpastian baru berasal dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China dan sepanjang tahun 2019 mulai mereda.
Pandemik Covid-19 ini juga mulai menyebar di Indonesia sejak pengumuman kasus positif pertama kali pada 2 Maret lalu dan hingga Minggu, 22 Maret, tercatat sebanyak 514 orang di Indonesia terinfeksi, dengan jumlah korban jiwa 48 orang, dan 29 orang dinyatakan sembuh.
Dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus korona ini bagi perekonomian, khususnya di Indonesia terlihat lebih besar dibandingkan efek dari perang dagang pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 silam.
Bila pada 2019 silam pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,02 persen di tengah dampak perang dagang, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah penyebaran virus korona bisa terpukul lebih dalam lagi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal I 2020 bisa anjlok dengan hanya tumbuh 4,25-4,9 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun bisa hanya tumbuh 2,5 persen atau bahkan tumbuh 0 persen apabila penyebaran virus ini di Indonesia berlangsung lebih dari 3 hingga 6 bulan.
Menteri Sri Mulyani bahkan memperkirakan defisit dalam APBN akan melebar dari target 1,76 persen PDB (Rp307,2 triliun) menjadi 2,5 persen PDB sehingga akan ada tambahan defisit Rp125 triliun.
Perlambatan ekonomi ini karena penyebaran virus ini memukul sektor riil yang disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak masyarakat akibat langkah social distancing serta work from home yang diserukan pemerintah untuk mengurangi potensi penularan yang lebih luas.
Salah satu sektor yang terdampak penyebaran virus korona ini adalah sektor perhotelan dan restoran dengan potensi kerugian USD400 juta.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan dampak penyebaran virus koronan sudah mulai terasa dan terlihat dari rendahnya okupansi hotel di Jakarta yang saat ini sekitar 30 persen, sementara okupansi hotel di Bali hanya 20 persen, khususnya pada daerah yang banyak dikunjungi individual traveler atau wisatawan personal seperti Kuta, Sanur, Legian, Ubud, dan Jimbaran.
Pelaku usaha hotel dan restoran menurut Hariyadi, terpaksa harus menyiasati dengan melakukan pengurangan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja harian, serta mengurangi hari kerja karyawan tetap untuk mengurangi beban dari gaji karyawan di tengah kondisi saat ini.
Pengurangan jumlah pegawai tersebut menurut Hariyadi juga bisa berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sehingga tingkat konsumsi rumah tangga juga melemah.
Minimnya aktivitas masyarakat di luar rumah secara otomatis akan memukul konsumsi rumah tangga.
Tidak hanya konsumsi, pandemik Covid-19 juga telah membuat nilai tukar rupiah ambles hingga ke level Rp16.898 per dolar AS, sempat menyentuh angka Rp17.000 per dolar AS dan IHSG berada di level 4.000 serta berpotensi untuk kembali melemah.
Tidak tertutup kemungkinan melewati Rp20.000 per dollar AS pada tahun ini, jika tidak ada kebijakan besar yang dilakukan untuk mengatasi wabah covid-19 dan kebijakan fiskal.
Instruksi Presiden untuk realokasi anggaran APBN
Sementara itu, pada hari Minggu 22 Maret Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Dengan adanya Inpres tersebut, maka kementerian/lembaga diminta untuk mengutamakan alokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sudah mengidentifikasi sebesar Rp62,3 triliun belanja kementerian/lembaga yang bisa direalokasikan untuk prioritas penanganan virus korona.
Anggaran yang direalokasi tersebut antara lain anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang non-prioritas, honor-honor, dan dana yang diblokirserta outlook cadangan yang kemudian digunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan, test kit, dan penyiapan perlengkapan rumah sakit seperti di Wisma Atlet dan pembangunan rumah sakit di Pulau Galangan untuk penanganan Covid-19.
“Selain itu, untuk belanja daerah dari transfer ke daerah dan dana desa kita identifikasi ada Rp56 triliun-Rp59 triliun yang bisa dihemat dan direalokasi untuk penanganan Covid-19 ini,” ungkap Menteri Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga sudah dua kali mengeluarkan paket stimulus. Untuk paket stimulus I dengan total Rp10,3 triliun yang akan dikaji ulang, khususnya terkait stimulus pada sektor transportasi.
Sementara stimulus paket kedua sebesar Rp22,9 triliun berupa stimulus fiskal melalui relaksasi PPh 21 untuk pekerja, relaksasi PPh 22 impor untuk 19 sektor industri yang terkena dampak Covid-19, dan relaksasi PPh 25 untuk korporasi berupa pengurangan pajak yang seluruh relaksasi tersebut berlaku selama 6 bulan sejak April hingga September.
Dia mengatakan pemberian stimulus dan relokasi anggaran tersebut diharapkan bisa meminimalisasi dampak penyebaran virus korona pada perekonomian domestik.
Meskipun demikian alokasi dana tersebut cukup kecil, jika dibanding negara lain. Sebut saja Turki, yang mengalokasikan dana antisipasi covid-19 sebesar USD15,4 miliar atau sekitar Rp250 triliun.
Jaga rupiah dan inflasi
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan kondisi perekonomian yang terdampak penyebaran virus korona lebih parah daripada kondisi pada krisis ekonomi 2008 silam.
Pada saat krisis ekonomi 2008 silam, ekonomi Indonesia justru mampu tumbuh 6,1 persen meskipun pada satu tahun setelahnya pertumbuhan terjun bebas menjadi 4,5 persen.
“Bila pada tahun 2008 krisis berawal dari sektor keuangan dan merembet ke beberapa sektor sehingga banyak kredit macet, pada kondisi saat ini dampak Covid-19 justru merembet ke semua sektor,” ujar Tauhid kepada Anadolu Agency, Senin.
Menurut dia, sektor yang paling terdampak adalah sektor jasa seperti hotel dan restoran, serta pada sektor industri akibat kesulitan mendapatkan bahan baku impor dan ditambah pada turunnya permintaan karena aktivitas dan konsumsi masyarakat yang turun.
“Sektor keuangan juga terdampak dengan nilai tukar yang melemah sehingga banyak sektor usaha yang terpukul dengan membengkaknya utang swasta dari luar negeri dalam mata uang asing yang terdampak depresiasi rupiah,” lanjut Tauhid.
Tauhid mengatakan kondisi ini memang lebih berat dari 2008, namun belum lebih berat dari 1997-1998 akibat kondisi fundamental ekonomi saat itu yang sangat buruk pada struktur pertumbuhan ekonomi, struktur industri, serta anjloknya nilai tukar dan daya tahan perbankan yang tidak baik.
“Masalahnya, kalau pelemahan nilai tukar tidak segera selesai, cadangan devisa BI bisa habis digelontorkan untuk jaga stabilitas sehingga daya tahan tertekan,” imbuh dia.
Tauhid menambahkan pemerintah perlu bisa menjaga harga-harga di dalam negeri sehingga inflasi tetap terkendali. Menurut dia, apabila inflasi melonjak maka kondisi ekonomi bisa menyerupai tahun 1997-1998.
Meski begitu, Tauhid memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini tidak akan sampai pada skenario terburuk yang diperkirakan pemerintah yakni pertumbuhan 2,5 persen yang bisa terus melemah hingga 0 persen.
Dia mengatakan ekonomi masih bisa tumbuh di kisaran 4 persen pada tahun ini dengan adanya stimulus yang sudah digelontorkan pemerintah dan yang akan digelontorkan selanjutnya.
“Masih ada harapan agar ekonomi bisa dipertahankan melalui gerakan penyelesaian Covid-19 yang terintegrasi dan anggaran yang diperbesar untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Tauhid.
