Dewan Menteri Aljazair setujui draf amandemen konstitusi

Abderrazak Boulkemh, Gülşen Topçu

ALJIR

Dewan Menteri Aljazair yang dipimpin oleh Presiden Abdelmadjid Tebboune menyetujui draf amandemen konstitusi yang akan diajukan untuk referendum pada 1 November mendatang.

Menurut laporan televisi pemerintah Aljazair, Tebboune mengungkapkan pada pertemuan Dewan Menteri bahwa dirinya menginginkan amandemen konstitusi untuk memenuhi tuntutan rakyat dan memenuhi persyaratan pembangunan negara modern.

Draf tersebut diperkirakan akan diserahkan ke DPR dalam beberapa hari mendatang.

Pada 24 Agustus, Kepresidenan Aljazair mengumumkan bahwa referendum amandemen konstitusi akan diadakan pada 1 November, bertepatan dengan peringatan Perang Kemerdekaan Aljazair.

Perubahan konstitusi di Aljazair

Presiden Tebboune berjanji untuk mengajukan amandemen konstitusi yang mendasar dalam kampanye pemilihannya yang akan mengurangi kewenangan luas yang diberikan kepada presiden dan menciptakan keseimbangan kekuasaan.

Tebboune menugaskan 17 anggota delegasi ahli yang dipimpin oleh pakar konstitusi internasional Ahmed Laraba untuk menyusun konstitusi baru pada 8 Januari lalu.

Konstitusi negara itu diubah pada 2009 dan 2014 untuk membuka jalan bagi mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika agar dapat menjabat sebagai presiden pada periode ketiga.

Perubahan ini, yang dibuat selama periode Bouteflika, sering dikritik oleh pihak oposisi, karena sistem itu memberikan kekuasaan yang luas di badan eksekutif dan yudikatif, dan menyebabkan kemacetan dalam sistem pemerintahan.