Eropa: Masalah Kashmir harus diselesaikan dengan dialog

Yusuf Hatip

STRASBOURG

Parlemen Eropa menyerukan penyelesaian masalah Kashmir melalui dialog.

Masalah Kashmir antara India dan Pakistan muncul kembali sebagai agenda pembicaraan setelah sudah lama tak menjadi topik dalam sidang umum Parlemen Eropa di Strasbourg.

Berbicara soal Kashmir, Menteri Finlandia untuk Uni Eropa Tytti Tuppurainen pada Rabu mengatakan ketegangan baru di kawasan itu harus segera dihindari.

Tuppurainen mendesak Pakistan dan India untuk mencari solusi masalah secara damai dan jalur politik.

Dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri ketidakstabilan di wilayah tersebut.

"India harus mengembalikan kebebasan bepergian dan berkomunikasi serta memulihkan semua layanan penting di kawasan itu. Uni Eropa akan terus memantau situasi dari dekat," kata Tuppurainen.

Hubungan Pakistan dan India semakin memburuk setelah India secara sepihak membatalkan ketentuan khusus untuk negara bagian Jammu dan Kashmir.

Sepanjang bulan lalu, tiga tentara Pakistan dan lima tentara India tewas dalam baku tembak di sepanjang LoC.

Beberapa kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International telah berulang kali meminta India untuk mencabut pembatasan dan membebaskan tahanan politik.

Namun pihak berwenang India mengklaim bahwa pembatasan siang hari telah dicabut di 90 persen wilayah tersebut.

Sejak 1954 hingga 5 Agustus 2019, Jammu dan Kashmir menikmati status khusus di bawah konstitusi India, yang memungkinkannya untuk otonomi.

Ketentuan-ketentuan itu juga melindungi undang-undang kewarganegaraan wilayah tersebut, melarang orang luar menetap dan memiliki tanah di wilayah tersebut.

India dan Pakistan sama-sama mengklaim memiliki Kashmir secara utuh.

China juga mengendalikan sebagian wilayah yang diperebutkan, tetapi India dan Pakistan yang telah berperang dua kali atas Kashmir.