Rhany Chairunissa Rufinaldo
03 Februari 2021•Update: 03 Februari 2021
BERLIN
Kelompok G7 dari kekuatan ekonomi utama dunia dan Uni Eropa pada Rabu merilis pernyataan bersama untuk mengecam kudeta di Myanmar dan meminta militer untuk membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil.
"Kami, Menteri Luar Negeri G7, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa, bersatu mengutuk kudeta di Myanmar," kata pernyataan bersama itu.
Para menteri luar negeri mengkritik penahanan para pemimpin politik dan aktivis masyarakat sipil, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta menyuarakan keprihatinan atas tindakan militer terhadap organisasi media.
"Kami menyerukan kepada militer untuk segera mengakhiri keadaan darurat, memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, untuk membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil dan untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum," kata pernyataan itu.
Kelompok itu menekankan bahwa hasil pemilu November harus dihormati dan parlemen harus bersidang secepat mungkin.
Para menteri luar negeri juga mengingatkan kembali soal komunike 2019, di mana mereka menyatakan kembali komitmen mereka terhadap transisi demokrasi Myanmar, perdamaian dan akuntabilitas atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia.
“Kami mendukung rakyat Myanmar yang ingin melihat masa depan demokrasi,” kata para menteri.
Militer Myanmar, yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw, mengumumkan keadaan darurat pada Senin, beberapa jam setelah menahan pemimpin de facto negara itu, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan anggota senior lainnya dari partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Kudeta terjadi beberapa jam sebelum sesi pertama parlemen baru negara itu dijadwalkan untuk bersidang menyusul pemilu November lalu di mana partai NLD Suu Kyi memperoleh keuntungan besar.
Militer mengklaim kudeta itu dilakukan karena "kecurangan pemilu" dalam jajak pendapat, yang dianggap mengakibatkan dominasi NLD di parlemen.
