Iqbal Musyaffa
03 Agustus 2020•Update: 05 Agustus 2020
JAKARTA
Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 sebesar 74,92 atau meningkat 2,53 poin dari IDI 2018 yang sebesar 72,39.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan perubahan angka IDI pada periode 2018–2019 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 1,26 poin dari 78,46 menjadi 77,20, kenaikan aspek Hak-hak Politik sebesar 4,92 poin dari 65,79 menjadi 70,71, dan peningkatan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 3,48 poin dari 75,25 menjadi 78,73.
“Dengan angka IDI tersebut, tingkat demokrasi Indonesia tetap berada dalam kategori sedang,” jelas Suhariyanto.
Dia mengatakan apabila dilihat lebih mendalam, maka pada periode 2018–2019 terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan.
Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang meningkat 6,84 poin, diikuti oleh variabel Hak Memilih dan Dipilih yang naik 3,50 poin, serta variabel Peran Peradilan yang Independen naik 2,94 poin.
Sementara tiga variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel Pemilu yang Bebas dan Adil yang menurun 9,73 poin, variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat turun 4,32 poin, serta variabel Kebebasan Berpendapat turun 1,88 poin.
“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia,” tambah Suhariyanto.
Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.
“Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dan lainnya), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam,” ungkap dia.
