Muhammad Nazarudın Latıef
10 Januari 2020•Update: 10 Januari 2020
JAKARTA
India meminta industri lokalnya untuk menghindari membeli minyak sawit asal Malaysia, setelah negara itu melancarkan kritik keras terhadap kebijakan mereka di Kashmir dan upaya pengesahan undang-undang kewarganegaraan yang baru.
India adalah pembeli minyak dan minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bisa membuat harga komoditas ini tertekan jika pengolahan di negara tersebut mengurangi pembelian dari Malaysia.
Harga Malaysia selama ini menjadi patokan global untuk harga minyak sawit atau CPO.
Seorang pelaku senior industri minyak sayur India, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan, dalam sebuah pertemuan dengan para pelaku industri di New Delhi, pemerintah meminta memboikot Malaysia.
"Dalam pertemuan Senin, kami telah diberitahu secara lisan untuk menghindari membeli minyak sawit Malaysia," kata pejabat itu seperti dilansir The Star.
"Kami telah mengadakan berbagai putaran pertemuan di dalam pemerintah dan industri untuk melihat bagaimana kami dapat mengurangi impor dari Malaysia," kata seorang pejabat pemerintah India, seraya menambahkan India belum mengukuhkan rencana tindakan dan sedang mempertimbangkan berbagai opsi.
Dalam sebuah pengumuman bertanggal 8 Januari 2020 yang diterima Anadolu Agency, Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Industri India, mengamendemen kebijakan ekspor impor.
Komoditas dengan kode ekspor impor 1511 90 10 “refine bleached deodorized palm oil” dari yang sebelumnya “free” menjadi “restricted”. Kemudian barang lain di bawah kode yang 1511 juga diubah dari “free” menjadi “restricted”.
Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuat marah India atas komentarnya tentang tindakan India di Kashmir dan atas undang-undang kewarganegaraan India yang baru. Kebijakan tersebut dianggap bisa mendiskriminasi Muslim.
Pada Oktober, importir India berhenti menandatangani kontrak baru dengan Malaysia karena khawatir pemerintah akan menaikkan pajak impor untuk minyak sawit Malaysia setelah Mahathir mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa India telah "menyerbu dan menduduki" Kashmir, wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan juga diklaim oleh Pakistan.
Bulan lalu, Mahathir terlibat dalam perdebatan tentang undang-undang kewarganegaraan baru India, yang telah menyebabkan protes kekerasan di India dan setidaknya 25 kematian dalam bentrokan dengan polisi.
“Orang-orang sekarat karena hukum. Jadi mengapa ada keharusan untuk melakukan hal ini ketika selama ini, selama hampir 70 tahun, mereka hidup bersama sebagai warga negara tanpa masalah?” ujar Mahathir bulan lalu.
Pemerintah India telah menegaskan bahwa mereka ingin menghukum Malaysia karena pernyataan ini dan industri harus mendukungnya, kata pejabat industri lainnya.
“Pemerintah telah berjuang untuk menemukan cara untuk membatasi impor dari Malaysia karena aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Untuk saat ini diminta kerja sama industri, ”kata dia.
Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok, yang bertanggung jawab atas industri minyak kelapa sawit, mengatakan bahwa pemerintah belum menerima pernyataan atau pemberitahuan resmi dari India tentang pemotongan impor dari Malaysia.
"Ada beberapa diskusi yang terjadi tetapi sampai mereka secara resmi mengumumkan, kami tidak tahu apakah itu benar," kata Kalyana Sundram, CEO Dewan Minyak Sawit Malaysia, sebuah badan negara yang bertanggung jawab untuk mempromosikan minyak kelapa sawit.
Minyak kelapa sawit menyumbang hampir dua pertiga dari total impor minyak nabati India. India membeli lebih dari sembilan juta ton minyak kelapa sawit setiap tahun, terutama dari Indonesia dan Malaysia
Industri kelapa sawit India telah mengontrak minyak sawit Malaysia untuk pengiriman pada Januari dan jumlah kecil untuk Februari, kata seorang dealer yang berbasis di Mumbai dengan perusahaan perdagangan global.
"Dampak dari pertemuan Senin akan terlihat jelas mulai Maret dan seterusnya - ekspor Indonesia akan naik," kata pedagang tersebut.
