Indonesia incar investasi syariah dari Oman dan Qatar

Muhammad Latief

JAKARTA

Indonesia mengincar investasi dari Oman dan Qatar untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur, ujar CEO Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto, Selasa.

"Kita memang sangat fokus dengan Oman dan Qatar. Kita bekerja ke sana saja," ujar Adijayanto dalam sidang tahunan The Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (ICCIA) di Jakarta.

State General Reserve Fund (SGRF) dari Oman dan lembaga pendanaan dari Qatar tidak saja tertarik mengembangkan infrastruktur umum, namun juga fasilitas sosial seperti rumah sakit bahkan lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Dua lembaga tersebut bonafid karena sudah mengelola aset dengan nilai di atas USD100 miliar. Tahun ini, Pina tidak mendapatkan dana dari skema syariah, baru tahun depan mempunyai target sekitar USD1 miliar.

Pina menjadi alternatif pembiayaan pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di luar APBN dan Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Saat ini ada 13 proyek yang direncanakan masuk dalam skema Pina dengan total nilai Rp136 triliun.

Pina menjadi alternatif dengan syarat proyek tersebut mempunyai Internal Rate of Return (IRR) di atas 13 persen dan feasible serta bankable.

Menurut Adijayanto dua negara tersebut masuk lewat greenbond sukuk global atau surat utang syariah.

“Jadi ada syarat misalnya ada dewan pengawas syariah. Kita hampir semua proyek disiapkan untuk skema syariah juga,” ujar dia.

Dari greenbond sendiri Indonesia menargetkan akan memperoleh pembiayaan USD3 miliar atau setara Rp40 triliun. Produk ini didaftarkan pada Bursa Saham Singapura (Singapore Stock Exchange) dan NASDAQ Dubai dan mendapatkan akreditasi dan peringkat dari Baa3 oleh Moody’s Investors Service, BBB- oleh S&P Global Ratings, dan BBB oleh Fitch Ratings.

Pina juga membuka kesempatan investor untuk masuk pada sektor perkebunan, energi terbarukan, pariwisata yaitu airport, seaport, yachport yang dikombinasikan dengan pengembangan pariwisata halal.

Namun, negara-negara berkembang seperti Indonesia saat ini tantangan untuk menarik investasi dari luar negeri. Kecenderungan global saat ini, dana-dana investasi sedang kembali mengalir ke negara-negara maju.

“Jadi tidak terkecuali yang dari midle east. Ini tantangan untuk menarik mereka masuk lagi. Sidang ICCIA ini momen jualan yang bagus,” ujar dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga menjadi pembicara dalam sidang tahunan tersebut juga mengajak para investor dari Timur Tengah berinvestasi pada sektor perikanan dan maritim.

Proyek yang bisa digarap antara lain industri pengolahan hasil laut, penyimpanan dan infrastruktur.

Menurut Susi, sektor perikanan sudah berkembang pesat dan menjanjikan setelah pemerintah menerapkan aturan yang ketat. Dalam empat tahun ini stok ikan sudah naik menjadi 18 juta ton.

“Kami juga menjanjikan kepastian hukum dengan ketegasan pemerintah pada illegal, unregulated dan unreported fishing,” ujar dia.

Sidang Tahunan ICCIA merupakan acara pertemuan business to business (B2B) antara pengusaha- pengusaha dari negara-negara OKI dengan tema "Inclusion in Sharia Economy: A New Paradigm". Sidang ini akan menggelar beragam diskusi dalam sektor infrastruktur, perdagangan halal, dan ekonomi digital.

Negara-negara yang hadir seperti Djibouti, Mesir, Indonesia, Iran, Jordan, Kuwait, Malaysia, Mali, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Tunisia, Turkey, Uganda dan Uni Emirat Arab.