Indonesia tegaskan hak Palestina menjadi anggota penuh PBB

Erric Permana

JAKARTA

Indonesia dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat (AS) menegaskan mengenai hak hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB.

“Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB,” tegas Menlu Retno pada Rabu.

Retno menyampaikan 3 poin untuk mendorong penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel.

Di antaranya kata Retno, pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta untuk tidak mengambil langkah-langkah provokatif.

Menlu RI menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan.

Menlu RI juga menegaskan agar pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan.

Pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan,” tegas Menlu Retno.

Poin kedua yang disoroti Menlu RI terkait pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi. Dalam hal ini, Menlu RI menegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati

“Indonesia menegaskan Two-State Solution merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel,” tegas Menlu Retno.

Poin ketiga yang mendapat perhatian Menlu RI menyangkut krisis kemanusiaan yang dialami Palestina.

Retno menegaskan bahwa blokade Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan harus segera dihentikan.

Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman.

Menyoroti kedua konflik itu Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif.

Menlu juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.