Indonesia tolak pengakuan dataran tinggi Golan oleh AS

Erric Permana

JAKARTA

Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan kepada Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan pengakuan tersebut tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Menurut dia, Indonesia tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel paska perang 1967.

Posisi Indonesia ini berdasarkan pada prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan, antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981).

"Resolusi tersebut yaitu, penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap yurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan, penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional," ujar Arrmanatha Nasir pada Selasa.

Dia menyatakan Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, Suriah, pada Senin.

Trump menandatangani deklarasi kepresidenan yang meresmikan langkah tersebut saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, mengatakan bahwa wilayah yang diperebutkan adalah tempat peluncuran potensial untuk serangan terhadap Israel.

"Segala kemungkinan perjanjian perdamaian di masa depan harus memperhitungkan kebutuhan Israel untuk mempertahankan diri dari Suriah, Iran dan ancaman regional lainnya," katanya.

Pada awal bulan ini, Departemen Luar Negeri mengundang pertanyaan ketika mengubah terminologi untuk untuk Dataran Tinggi Golan, menyebutnya sebagai "dikelola oleh Israel", bukan dengan sebutan sebelumnya "diduduki Israel".

Israel telah lama melobi AS untuk mengakui klaimnya atas Golan, tetapi pemerintahan sebelumnya menolak untuk mengindahkan permintaan itu.