Inggris akan angkat masalah Rohingya di PBB

Ahmet Gurhan Kartal

LONDON

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan dia akan membahas tentang apa yang dapat dilakukan untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tidak manusiawi yang menargetkan minoritas Muslim Rohingya di Majelis Umum PBB .

Hunt berkomentar tentang Myanmar di mana dia melakukan kunjungan dua hari, kata sebuah pernyataan dari pemerintah.

“Saya pergi langsung ke Rakhine untuk melihat apa yang telah terjadi,” kata Hunt.

“Yang penting sekarang adalah semua pelaku kekejaman dibawa ke pengadilan, karena tanpa itu tidak akan ada solusi bagi masalah pengungsi yang besar. Kami akan menggunakan semua alat yang kami miliki untuk mencoba dan memastikan adanya pertanggungjawaban,” tambahnya.

Hunt mengatakan dia akan "pergi ke New York minggu depan untuk Majelis Umum PBB dan akan membahas apa yang harus dilakukan."

Dia menggarisbawahi bahwa Inggris tidak bisa "bertindak sendiri" tetapi "kita harus bertindak bersama-sama dengan negara lain, kita percaya pada ketertiban berbasis aturan internasional."

"Sangat luar biasa penting bagi kita semua jika para pelaku tersebut menghadapi keadilan," katanya.

Berbicara pada hari pertama kunjungannya, Hunt mengumumkan "Inggris menambah dukungan untuk mengumpulkan bukti bagi para korban Rohingya yang telah menderita kekerasan seksual oleh anggota militer Myanmar di Rakhine."

"Misi pencarian fakta PBB mengungkap penderitaan yang mengerikan di Burma, dalam menghadapi tuduhan serius seperti itu, tidak satupun negara yang menganggap dirinya manusiawi boleh mundur dan tidak melakukan apa-apa," kata Hunt.

"Pada hari pertama kunjungannya, Hunt bertemu dengan pembela hak asasi manusia dari Asosiasi untuk Bantuan Tahanan Politik dan mengunjungi Pagoda Shwedagon di Yangon," kata pernyataan itu.

Awal bulan ini Hunt mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Inggris "berkomitmen" untuk memastikan bahwa para pelaku kekejaman di Myanmar menghadapi keadilan dan bahwa ia akan mengangkat isu-isu yang disorot oleh laporan Misi Pencari Fakta PBB kepada Suu Kyi.

Hunt mengatakan "pembersihan etnis, dalam bentuk dan wujud apa pun, tidak boleh dibiarkan begitu saja" dan "para pelaku kejahatan yang mengerikan ini harus dibawa ke pengadilan."

Pada bulan Agustus Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar menyerukan persidangan para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, di Pengadilan Kriminal Internasional karena melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya.

"Dalam semua urusan kami dengan rezim Myanmar, sangat penting jika mereka memahami bahwa sebuah batas telah dilewati," kata Menteri Luar Negeri menyusul laporan PBB tersebut.

Penganiayaan Rohingya

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.