Jerman desak UEA gunakan pengaruhnya atas Haftar di Libya

Zehra Nur Duz

ANKARA

Jerman pada Senin mendesak Uni Emirat Arab (UEA) untuk menggunakan pengaruhnya atas panglima Khalifa Haftar, pemimpin angkatan bersenjata tidak sah di Libya timur, menurut Kantor Luar Negeri Federal Jerman.

“Saat ini, kami mengamati ketenangan yang menipu di Libya. Kedua belah pihak dan sekutu internasional mereka terus mempersenjatai negara itu secara besar-besaran dan bersikeras terhadap syarat mereka untuk gencatan senjata,” ungkap Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, dalam pernyataan setibanya di Tripoli.

Maas mengatakan selama kunjungan resminya dua hari ke Libya, dia akan bertemu dengan Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj, Menteri Luar Negeri Mohammed Tahir Sayala dan Menteri Dalam Negeri Fathi Bashagha untuk membahas "situasi berbahaya" di negara itu dan "pembentukan sebuah zona demiliterisasi di sekitar Sirte.”

Menteri Jerman itu membahas penghentian embargo minyak dan memastikan distribusi pendapatan minyak yang lebih adil, penting untuk penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung di negara tersebut.

Maas juga membahas masalah migrasi ilegal dengan otoritas Libya.

Menggarisbawahi bahwa dia akan mengunjungi Abu Dhabi setelah kunjungannya ke Libya, Maas juga mengatakan dia akan membahas topik Iran, Suriah, Qatar dan Lebanon serta konflik di Libya dengan rekan-rekannya.

"Melihat perkembangan yang berkaitan dengan Israel, kami juga berharap untuk melihat tanda-tanda yang menggembirakan dari Abu Dhabi tentang masalah Libya," kata Maas.

UEA memiliki pengaruh atas Jenderal Haftar dan Jerman mengharapkan Abu Dhabi untuk menggunakannya sejalan dengan proses perjanjian Berlin, kata Maas.

“Hanya mereka yang berpartisipasi dalam proses politik yang akan menjadi bagian dari masa depan Libya.”

Libya telah terperosok dalam perselisihan sejak operasi NATO menyebabkan penggulingan mantan orang kuat Muammar Gaddafi pada 2011.

Pemerintahan baru didirikan empat tahun kemudian pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang sejauh ini gagal karena serangan militer oleh Haftar.

Sejak April 2019, pasukan Haftar telah melancarkan serangan ke Tripoli dan bagian lain Libya barat laut, yang mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian, termasuk warga sipil.

Haftar mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab, Mesir, dan Rusia, sementara pemerintah yang diakui PBB didukung oleh Turki dan Qatar.