Kelompok HAM tentang perpanjangan darurat militer di Mindanao

Pizaro Gozali

JAKARTA

Sejumlah aktivis HAM di Filipina telah menentang perpanjangan darurat militer di Mindanao, lansir Rappler pada Minggu.

Organisasi Gerakan Melawan Tirani-Mindanao Utara (MAT-NMR) mengatakan darurat militer di Mindanao yang dimulai Mei 2017 tidak membawa apa pun kecuali ketakutan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kehancuran di Mindanao, terutama di kalangan petani, masyarakat adat, dan komunitas Moro.

"Sudah 560 hari sejak perang pemerintah di Marawi dan deklarasi darurat militer di seluruh Mindanao. Sejak itu, telah terjadi peningkatan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai sektor dan wilayah di pulau itu," kata Allan Khen Apus, aktivis MAT-NMR.

Organisasi itu mencatat sejumlah pelanggaran HAM telah terjadi Mindanao Utara. Antara lain paksaan bagi kelompok pemberontak untuk menyerahkan diri sebanyak 16 insiden dengan 927 korban.

Penangkapan masal dan ilegal sebanyak 16 insiden dengan 43 korban serta tuduhan palsu sebanyak 10 insiden dengan 47 korban.

Apus mengatakan Duterte menabur ketakutan untuk menggunakan senjata, bom, dan hukum untuk "melegalkan" penangkapan besar-besaran atas mereka yang dianggap sebagai musuhnya.

Kelompok itu juga menyatakan bahwa pembunuhan di luar pengadilan telah dilembagakan oleh pemerintah Filipina di Mindanao.

Darurat militer pertama kali dideklarasikan di Mindanao setelah pasukan Filipina dan milisi kelompok Maute bentrok di Marawi pada Mei tahun lalu.

Meski Duterte menyatakan telah mengambil alih Marawi pada Oktober 2017, darurat militer tetap diberlakukan atas Mindanao.

Duterte lantas memperpanjang darurat militer atas persetujuan kongres pada Februari 2018 yang akan rampung pada akhir tahun.