Sorwar Alam
ANKARA
Aktivis HAM Myanmar Maung Zarni meminta Bangladesh membentuk aliansi internasional menyelesaikan permasalahan 1 juta pengungsi Rohingya.
Dalam wawancara dengan Anadolu Agency pada Peringatan Hari Genosida Global, Maung Zarni menyebut empat kekuatan regional dan juga Israel mendukung serta melindungi genosida Myanmar terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
"Tidak ada genosida yang pernah dilakukan hanya satu negara. Genosida bersama dengan koalisi dan teman-teman yang mendukung rezim kriminal atau yang melindungi rezim," kata Maung Zarni
Rusia, Cina, India, Jepang dan Israel disebut memiliki kepentingan ekonomi dan militer di Myanmar. Kata Zarni, negara tersebut memberikan dukungan diam-diam kepada Myanmar di forum internasional.
Genosida di Myanmar dilakukan dengan adanya dukungan dan keterlibatan dari negara-negara tersebut, kata Zarni.
Dia mengatakan dibutuhkan perlawanan dari koalisi negara-negara yang menentang genosida tersebut dan menyelesaikan permasalahan repatriasi.
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat karena puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya. Sebagian besar anak-anak dan perempuan, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan serangan terhadap komunitas Muslim minoritas.
"Untuk menyelesaikan masalah Rohingya harus ada bentuk intervensi. Namun bukan intervensi militer. Ada berbagai jenis intervensi,” tambah dia.
Dia menyarankan pemerintah Bangladesh mengumpulkan komunitas internasional dengan menyelenggarakan konferensi internasional yang lebih luas di Dhaka untuk menentukan masa depan Rohingya.
Zarni melanjutkan Dhaka harus membentuk "aliansi alternatif" bersama dengan negara-negara Latin dan Amerika Utara, Uni Eropa, Organisasi Kerjasama Islam, dan negara-negara lain yang menentang genosida Rohingya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Repatriasi bukan lagi solusi
Zarni, yang merupakan anggota dewan penasehat Genosida Watch dan seorang non-residen di Genocide Documentation Center di Sleuk Rith Institute, Kamboja, menyatakan pembicaraan dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk menyelesaikan kasus Rohingya adalah hal sia-sia.
“Suu Kyi tidak mau atau berpihak pada militer atau tidak menerima bahkan suara PBB bahwa ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh pasukannya," kata dia.
Dia juga menegaskan bahwa Bangladesh memikul beban besar dengan menerima para pengungsi. Padahal, kata dia, bukan tugas Bangladesh untuk memberi Pengungsi Rohingya makanan.
“Agar Bangladesh dapat menampung satu juta Rohingya di tanahnya, komunitas internasional harus memenuhi kewajiban kemanusiaan dengan menyediakan Bangladesh 100 persen uang untuk memberi mereka makan, pasokan medis, teknologi, pendidikan, semua jenis bantuan," tambah dia.
Bangladesh, kata Zarni, merasakan tekanan dua arah dari komunitas internasional yang mengharapkan negara itu menjadi tuan rumah bagi pengungsi dengan sumber daya terbatas.
Berdasarkan catatannya, hanya 40 persen kebutuhan para pengungsi di Bangladesh dipenuhi, yang telah tinggal di pengasingan selama lebih dari 30 tahun.
Dia menyamakan repatriasi Rohingya ke Myanmar setara dengan mengirim orang-orang yang selamat dari Holocaust kembali ke kamar gas di Auschwitz.
“Itu bunuh diri. [Karena] para pelaku masih berkuasa," tegas dia.
“Bodoh jika berpikir bahwa pelaku yang lama akan melindungi anak-anakmu. Anda tidak bisa mempercayai seorang pemerkosa, serta pergi dan tinggal di rumah yang sama dengan pemerkosa. Pembunuh masih ada. Anda tidak bisa kembali," jelas dia.
Sebelumnya, Bangladesh dan Myanmar menandatangani perjanjian repatriasi Rohingya pada tahun lalu yang menyarankan bahwa pemulangan harus bersifat sukarela, aman, bermartabat dan berkelanjutan.
Namun proses itu telah ditunda beberapa kali karena protes para pengungsi.
"Karena mereka hanya melihat apa yang terjadi pada ibu dan ayah dan anak-anak mereka. Banyak dari mereka selamat dari perkosaan. Dan mereka melihat anak-anak mereka sendiri terbunuh ketika mereka sedang diperkosa. Jadi, Anda tidak bisa menyuruh orang-orang ini untuk kembali. Dan jika Bangladesh memaksa mereka untuk kembali, maka Bangladesh menjadi orang yang jahat. Karena itu bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Saya pikir Bangladesh menyadarinya," kata dia.
Penjara yang masif
Mengutip laporan terbaru mengenai pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar dengan perahu, Zarni menyatakan bahwa penganiayaan terhadap Rohingya masih berlangsung di Myanmar.
Mencoba untuk memberikan pandangan tentang kehidupan Rohingya di Myanmar, Zarni berkata: "Desa-desa Rohingya bukan desa lagi. Mereka ditetapkan sebagai jaringan keamanan oleh militer dan seorang warga desa harus melewati empat pos pemeriksaan keamanan untuk pergi ke desa berikutnya."
"Perempuan tidak memiliki akses ke perawatan pra melahirkan. Rohingya tidak diizinkan pindah dari satu desa ke desa lain, untuk pergi ke klinik. Rasio dokter-pasien adalah 1 hingga 186.000 untuk Rohingya, sedangkan rata-rata nasional adalah 1.000 atau 2.000 pasien per dokter," kata dia.
"Ini seperti penjara besar dengan konsentrasi penjaga yang lebih tinggi," tambah dia saat membandingkan daerah Rohingya di Myanmar dengan Gaza di Palestina.
Zarni juga berbicara menentang rencana Dhaka untuk memukimkan 100.000 pengungsi Rohingya ke Bhasan Char, sebuah pulau yang baru-baru ini muncul di Teluk Benggala.
“Orang-orang mulai menunjukkan perhatian serius karena [tempat penampungan] lebih mirip kamp penjara. Dari dokumen video yang ada, mereka bukan desa biasa. Pulau ini juga dua jam dengan motor [motor] dari pantai terdekat," jelas dia.
Dia menekankan pengungsi Rohingya ingin kembali ke Myanmar dan menjalani kehidupan yang damai dan bermartabat.
"Berikan kembali tanah, hutan, dan sungai milik mereka. Mereka tahu cara hidup. Buruk, tetapi mereka tidak perlu bergantung pada siapa pun. Mereka tidak pernah bergantung pada siapa pun," kata dia.
Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut laporan oleh Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).
Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, yang berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira."
Sekitar 18.000 wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.
PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
news_share_descriptionsubscription_contact
