Libya, Turki bentuk kesepakatan untuk tangkis serangan Haftar

Khalid Mejdoup, Gulsen Topcu

RABAT

Pejabat tinggi Libya pada Selasa menegaskan bahwa Libya dan Turki pada musim gugur lalu telah membentuk perjanjian yang jelas untuk mengusir serangan panglima perang Khalifa Haftar.

"Pakta kerja sama keamanan Turki-Libya November lalu sama sekali tidak diberlakukan pada Turki," kata Khalid al-Mishri, ketua Dewan Tinggi Libya, berbicara di ibu kota Maroko, Rabat, bersama Menteri Luar Negeri Nasser Bourita.

Dia mengatakan, Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya (GNA) meminta pasukan Turki untuk membantu setelah Haftar didukung oleh beberapa negara dan menambahkan bahwa Libya tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan legitimasinya terhadap semua negara tersebut.

Sejak 2013 Libya telah menjadi sasaran intervensi militer oleh Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan negara-negara lainnya, yang melanggar hak-hak internasionalnya.

Al-Mishri mengatakan Libya tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari Turki setelah Haftar didukung oleh banyak negara dan datang ke pinggiran Ibu Kota Tripoli.

Dewan Tinggi Negara Libya dan Dewan Perwakilan di Tobruk, yang bersekutu dengan Haftar, berpotensi untuk mencapai solusi.

Bourita juga mengatakan pengaturan perlu dibuat bagi Perjanjian Suheyrat 2015 untuk memungkinkan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB mengelola proses transisi di Libya.

Mengunjungi Maroko pada saat yang sama dengan Al-Mishri, Aguila Saleh Issa, kepala Dewan Perwakilan Rakyat, bertemu dengan Bourita dan Ketua Parlemen Maroko Habib El Malki.

Libya telah menghadapi gejolak akibat perang saudara sejak kematian penguasa Muammar Khaddafi pada 2011.

Di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, pemerintah baru Libya didirikan pada 2015, tetapi upaya untuk penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan panglima perang Khalifa Haftar.

PBB mengakui pemerintah Libya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj sebagai otoritas sah negara itu.

Turki terus mendukung pemerintah yang diakui secara internasional, sementara Haftar didukung oleh Rusia, Prancis, Mesir dan Uni Emirat Arab.