Mahasiswa Thailand kembali demo anti pemerintah pada Rabu

JAKARTA

Kelompok pro demokrasi dan mahasiswa Thailand akan kembali menggelar demonstrasi anti-pemerintah Thailand pada Rabu mendatang.

Protes tersebut dipimpin langsung United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD) yang merupakan kelompok utama penentang pemerintah.

Dilansir Bangkok Post, aksi ini akan berlangsung di Monumen Demokrasi, Bangkok untuk memperingati 47 tahun demonstrasi mahasiswa tahun 1973 dengan jatuhnya pemerintahan militer Marsekal Thanom Kittikachorn.

Pengacara hak asasi manusia Arnon Nampa, pendiri UFTD, menyerukan mahasiswa untuk meninggalkan ruang kelas dan bergabung bersama aksi demonstrasi.

Dalam aksi mendatang, Arnon mengajukan sejumlah tuntutan antara lain mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, menggelar sidang khusus parlemen untuk menerima piagam amandemen RUU dari sektor sipil dan melakukan reformasi monarki.

Arnon meyakini jumlah pengunjuk rasa yang bergabung dengan demonstrasi akan lebih banyak dari sebelumnya karena semakin banyaknya daftar tuntutan.

Sementara itu, Organisasi Mahasiswa Universitas Thammasat mengimbau kampusnya mengumumkan libur pada 14-16 Oktober sebagai komitmen mendukung aspirasi politik.

Organisasi tersebut memandang aksi damai waktu itu bukanlah pelanggaran hukum, tetapi aspirasi yang sesuai dengan Konstitusi Kerajaan Thailand 2017 dan Kovenan Internasional tentang Hak asasi Manusia.

“Unjuk rasa ini merupakan hak dasar demokrasi,” kata mereka dalam pernyataan sikapnya pada Senin.

Gerakan anti pemerintah yang menyebar ke berbagai wilayah ini mendesak Perdana Menteri Prayut Chan o-cha mundur.

Prayut diketahui merupakan mantan kepala militer yang mengkudeta pemerintahan pada 2014.

Demonstran juga menuntut pembubaran parlemen dan kebebasan mengkritik pemerintah.

Aksi demonstrasi pemerintah pun kini merembet dengan menyentuh sakralitas raja.

September lalu, puluhan ribu demonstran turun ke jalan di Bangkok dan membacakan daftar tuntutan untuk kerajaan termasuk reformasi hukum "lese majeste" yang melindungi Raja dari kritik.