Menhan Turki dan Rusia bahas konflik Armenia-Azerbaijan via telepon

Sarp Özer

ANKARA

Armenia perlu menghentikan serangan yang menargetkan pemukiman sipil yang melanggar gencatan senjata baru dan meninggalkan wilayah Azerbaijan yang didudukinya, ungkap menteri pertahanan Turki kepada sejawatnya dari Rusia pada Senin.

Menhan Turki Hulusi Akar Turki dan Menhan Rusia Sergey Shoygu membahas serangan Armenia di wilayah Azerbaijan dan juga perkembangan yang sedang berlangsung di Libya dan Idlib, barat laut Suriah, kata pernyataan Kementerian Pertahanan Turki.

Menekankan Armenia harus berhenti menyerang permukiman sipil yang melanggar gencatan senjata dan menarik diri dari wilayah Azerbaijan, Akar menambahkan bahwa Azerbaijan tidak akan menunggu 30 tahun lagi untuk sebuah resolusi baru, kata pernyataan itu.

Gencatan senjata sementara untuk kemanusiaan diumumkan pada Sabtu, tetapi telah dinodai oleh pelanggaran Armenia, menurut otoritas Azerbaijan.

Konflik Karabakh

Hubungan antara kedua republik itu tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.

Bentrokan baru meletus pada 27 September, dan sejak itu Armenia melanjutkan serangan terhadap warga sipil dan pasukan Azerbaijan.

OSCE Minsk Group - diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS - dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai untuk konflik tersebut, tetapi hingga kini tak berhasil. Gencatan senjata disepakati pada tahun 1994.

Banyak kekuatan dunia, termasuk Rusia, Prancis, dan AS, mendesak gencatan senjata baru. Turki, sementara itu, mendukung hak Azerbaijan untuk membela diri dan menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia dari wilayah Azerbaijan.

Idlib dan Libya

Mengenai situasi di provinsi Idlib, Suriah, Akar mengatakan Turki menyampaikan komitmennya sejalan dengan kesepakatannya pada Maret ini dengan Rusia dan terus memastikan bahwa warga sipil yang tidak bersalah dapat dengan aman dan sukarela kembali ke rumah mereka, mengacu pada gencatan senjata terbaru pada Maret lalu untuk provinsi yang dilanda konflik.

Mengenai masalah Libya, Akar kembali menegaskan bahwa Turki terus mendukung Libya yang merdeka dan stabil serta akan terus berupaya untuk memastikan bahwa stabilitas di kawasan tersebut pulih.

Libya dilanda perang saudara sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011.

Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan pro-Haftar.

PBB mengakui pemerintah Fayez al-Sarraj sebagai otoritas sah negara itu, karena Tripoli melawan milisi Haftar sejak April 2019 dalam konflik yang telah merenggut ribuan nyawa.

Turki - mendukung pemerintah Libya yang sah.