Menlu Turki dan kepala NATO berdiskusi soal Mediterania Timur

Nazlı Yuzbasioglu

ANKARA

Menteri luar negeri Turki dan kepala NATO pada Rabu berbincang via telepon tentang perkembangan terbaru di Mediterania Timur, serta Libya, kata sebuah pernyataan dari NATO.

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg berbicara tentang kegiatan eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur, kata pernyataan itu.

Mengekspresikan keprihatinannya tentang ketegangan di Mediterania Timur, Stoltenberg menekankan bahwa dialog dan pengurangan ketegangan akan baik untuk kawasan tersebut.

Turki dan Yunani - keduanya sekutu NATO selama beberapa dekade - perlu menyelesaikan masalah sesuai dengan hukum internasional, tambah dia.

Turki mengirim kapal eksplorasi energi di sepanjang landas kontinennya, di wilayah yang dideklarasikan ke PBB bertahun-tahun lalu.

Kapal penelitian seismik Turki Oruc Reis sedang menjalankan misi selama dua minggu hingga 23 Agustus bersama dengan kapal Cengiz Han dan Ataman.

NATO, dalam masalah perselisihan antar negara anggota, tidak mengambil sikap apapun dalam situasi tersebut.

Berdalih pulau-pulau kecil Yunani di lepas pantai Turki, Athena dan otoritas Siprus Yunani telah berusaha secara ilegal membatasi Turki di pantainya, meski Turki memiliki garis pantai terpanjang di Mediterania.

Turki telah mendesak dialog untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan di bawah pembagian yang adil dari sumber daya energi maritim di kawasan itu.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan satu-satunya solusi untuk perselisihan itu adalah dialog dan negosiasi, dan mendesak Athena untuk menghormati hak-hak Turki.

Libya

Beralih ke situasi di Libya, Stoltenberg mengatakan NATO sepenuhnya mendukung upaya PBB untuk menemukan solusi politik untuk krisis tersebut.

Dia menambahkan semua pihak di Libya, dan semua anggota masyarakat internasional, harus mendukung proses yang dipimpin PBB dan menghormati embargo senjata PBB.

Menyusul penggulingan almarhum penguasa Muammar Gaddafi pada 2011, pemerintah Libya didirikan pada 2015 di bawah kesepakatan politik yang dipimpin PBB.

Sejak April 2019, pemerintah Libya diserang oleh pasukan Haftar, yang berbasis di Libya timur, dan lebih dari 1.000 orang tewas dalam insiden kekerasan itu.

Baru-baru ini pasukan pemerintah Libya membalikkan keadaan dan memaksa Haftar mundur.

Haftar mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab, Mesir, dan Rusia, sementara pemerintah yang diakui PBB didukung oleh Turki dan Qatar.