Mufti Libya serukan aksi solidaritas dukung aliansi Turki-Libya

Enes Canlı, Gülşen Topçu

TRIPOLI

Mufti Libya Sadiq Al-Ghariani memuji dukungan yang diberikan Turki kepada Libya, dan mengapresiasikan pernyataan pejabat Turki baru-baru ini yang menekankan Turki berada di pihak pemerintah Libya.

"Pemerintah Libya perlu menghargai sikap Turki yang berani dan tegas dalam membantu rakyat Libya melawan koalisi [Haftar dan sekutunya],” ungkap Al-Ghariani dalam sebuah pernyataan tertulis.

Berbicara pada program televisi lokal, Al-Ghariani menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengadakan aksi solidaritas turun ke jalan guna menyatakan dukungan terhadap upaya Turki dan kerja sama antar kedua negara.

"Masyarakat Tripoli mengetahui apa yang terjadi pada 2-3 bulan lalu, mereka merasakan rudal melintas di atas kepala mereka setiap hari, mereka selalu takut dan kini mereka tahu siapa yang membantu mereka keluar dari situasi itu,” ujar Al-Ghariani.

Oleh karena itu, Al-Ghariani menghimbau kepada masyarakat untuk menggelar aksi solidaritas yang ramai guna memberikan hak kepada yang telah menyelamatkan mereka.

Menyoroti Turki dan Libya melakukan kerja sama yang sah dan legal, Al-Ghariani menggarisbawahi Prancis dan Uni Emirat Arab (UEA) melakukan intervensi ilegal di negaranya, serta menekankan bahwa negara-negara inilah yang seharusnya dikecam.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Kepala Staf Militer Turki Yasar Guler mengunjungi Tripoli pekan lalu dan bertemu dengan pejabat Libya.

Dalam kunjungan itu, Menhan Turki menyampaikan bahwa negaranya akan terus mendukung saudara-saudara di Libya agar dapat hidup lebih nyaman, bahagia dan aman.

"Saya ingin rakyat Libya tahu bahwa kami bersama kalian hari ini dan besok, dan atas instruksi Presiden kami, apa pun yang diperlukan oleh saudara-saudara di Libya akan kami lakukan.”

“Kalian berada di pihak yang benar, kalian akan menang, kami percaya itu. Pihak lain pasti akan menerima timpalan dari apa yang mereka perbuat. Mereka [Haftar] dan mereka yang mendukungnya juga akan mengalami kekalahan," tukas Akar.

Sejak April 2019, pasukan pemberontak Khalifa Haftar telah melancarkan serangan terhadap ibu kota Libya, Tripoli, dan wilayah barat laut dan mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian, termasuk perempuan dan anak-anak.

Namun, pemerintah Libya baru-baru ini meraih kemenangan signifikan dengan mendorong pasukan Haftar keluar dari Tripoli dan Kota Tarhuna yang strategis.

Pemerintah baru negara itu didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin oleh PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh panglima pemberontak Khalifa Haftar, yang didukung oleh Prancis, kelompok paramiliter Rusia Wagner, Uni Emirat Arab dan Mesir.

PBB mengakui pemerintah Libya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj sebagai otoritas sah negara itu.