Negosiasi kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia - Korsel resmi selesai

JAKARTA

Presiden Joko Widodo mengapresiasi selesainya negosiasi Indonesia - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) dan berharap penandatangan dokumen kerja sama itu akan dilakukan pada awal 2020.

Ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-n di Hotel Westin, Busan, pada Senin.

Menurut dia, IK-CEPA merupakan simbol komitmen keterbukaan ekonomi kedua negara.

Sementara itu, Presiden Korsel Moon Jae-in mengatakan di antara negara-negara ASEAN, Indonesia adalah negara satu-satunya menjalin mitra strategis khusus bersama Korsel.

“Kedua negara telah membangun hubungan bilateral yang lebih erat daripada tahun sebelumnya dan kita setiap tahun mengadakan pertemuan puncak untuk mengembangkan hubungan akrab dan khusus antara kedua negara. Kedua negara telah menjalin menjadi negara yang saling memerlukan dalam kemakmuran bersama,” kata Presiden Moon pada Senin.

Presiden Korsel itu meyakini Indonesia akan berkembang lagi secara dinamis di bawah kepemimpinan sifat toleransi Presiden Jokowi.

Tahun lalu, lanjut dia jumlah perdagangan Indonesia-Korsel telah mencapai USD20 miliar dollar.

Dengan telah diselesaikannya negosiasi IK-CEPA, jumlah perdagangan diperkirakan akan kembali bertambah tambah Moon.

Usai pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae In menyaksikan tiga penandatanganan kerja sama.

Perjanjian pertama adalah perjanjian bebas visa dinas dan diplomatik RI – Republik Korea oleh yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Republik Korea Kang Kyung-wha.

Perjanjian kedua adalah Joint Declaration on the Final Conclusion of the Negotiations of the Republic of Korea-Republic of Indonesia Comprehensive Partnership Agreement (IK-CEPA) yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan Republik Korea Yoo Myung-hee.

Perjanjian terakhir adalah MoU for Cooperation on the Construction of the Relocated Capital City, yang ditandatangani oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Menteri Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea Kim Hyun-mee.