Pizaro Gozali İdrus
07 September 2018•Update: 07 September 2018
Pizaro Gozali
JAKARTA
Jaringan Hak Asasi Manusia Burma (BHRN) menyambut baik keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki deportasi dan pemindahan paksa ratusan ribu Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh sebagai dugaan kejahatan kemanusiaan.
Keputusan ICC ini datang setelah Misi Pencarian Fakta Independen Internasional PBB untuk Myanmar meminta pemimpinan militer Myanmar dituntut atas kasus genosida.
Direktur Eksekutif BHRN Kyaw Win menyatakan investigasi ICC menjadi peluang terhadap akuntabilitas penyelidikan pelanggaran HAM di Rohingya.
“Kami mendukung langkah ICC ini. Kami menghimbau para aktor internasional untuk mendukung penyelidikan ini dan mendesak tuntutan terhadap para jenderal Myanmar,” kata Win dalam pernyataannya, Jumat.
Win menegaskan aktor internasional harus terus mengadvokasi keadilan kepada seluruh warga Myanmar yang menjadi korban pelanggaran HAM.
“Tidak hanya dalam kasus pengusiran Rohingya, tetapi juga untuk berbagai kekejaman yang dilakukan Tatmadaw terhadap banyak komunitas di Myanmar,” kata Win.
Myanmar, lanjut Win, memang bukan merupakan anggota ICC, tetapi ketika lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya dipaksa masuk ke Bangladesh, kekerasan terhadap Rohingya telah bersifat transnasional.
“Keputusan ICC pada Kamis menjelaskan bahwa ini memungkinkan mereka untuk mempunyai yurisdiksi,” ungkap Win.
BHRN berbasis di London, beroperasi di seluruh Myanmar dan bekerja untuk HAM dan kebebasan beragama di Myanmar.
BHRN telah memainkan peran penting dalam mengadvokasi HAM bersama para politisi dan pemimpin dunia.
