Maria Elisa Hospita
17 Desember 2018•Update: 18 Desember 2018
Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Zeynep Hilal Karyagdi
ISTANBUL
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyebut keputusan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel "tak sah" karena melanggar resolusi PBB.
Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis pada Minggu, OKI menolak semua upaya yang merugikan status legal kota, sambil menekankan bahwa Yerusalem adalah bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967.
OKI meminta Australia untuk menghormati resolusi internasional dan meninjau kembali keputusannya.
Dewan Nasional Palestina (PNC) juga mengutuk keputusan Australia yang dianggap sebagai "serangan ke rakyat Palestina yang tinggal di Yerusalem".
PNC meminta Australia untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Pada Sabtu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan keputusan negaranya untuk secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Morrison menyatakan Australia tidak akan memindahkan kedutaannya sampai perdamaian antara Israel dan Palestina tercapai.
Ketegangan telah meliputi wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun lalu ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Yerusalem masih menjadi poros konflik Timur Tengah selama puluhan tahun, karena Palestina mengharapkan Yerusalem Timur pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.
