Pakar: RUU Ekstradisi ancam kebebasan Hong Kong

Riyaz ul Khaliq

ANKARA

Ratusan ribu warga Hong Kong turun ke jalan sejak Minggu untuk memprotes rancangan undang-undang usulan pemimpin negara Carrie Lam, yang akan memungkinkan ekstradisi warga ke China.

Lembaga hak asasi manusia mengklaim bahwa lebih dari satu juta orang berpartisipasi dalam demonstrasi, meminta pemerintah untuk membatalkan RUU yang sedang diperdebatkan di majelis legislatif Hong Kong.

Lam, yang memerintah Hong Kong sejak 2016, dipandang sebagai ujung tombak China oleh mayoritas warganya yang berjumlah 7 juta jiwa.

Hingga 1996, Hong Kong merupakan negara koloni Inggris.

Saat ini, negara itu menjadi wilayah otonomi China, yang secara otomatis membuat Beijing bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanannya.

Menjelaskan situasi di lapangan, Angeline Chan dari Kelompok Pengacara Progresif (PLG) yang berbasis di Hong Kong, mengatakan kepada Anadolu Agency melalui telepon bahwa pemerintah telah mengusulkan amandemen undang-undang yang akan memungkinkan ekstradisi kriminal - termasuk mereka yang dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan - ke China daratan, Taiwan dan Makau.

“Jika amandemen peraturan disahkan, yang kemungkinan besar akan terjadi karena mayoritas anggota parlemen pro-penegakan, siapa pun yang dicari oleh China akan diekstradisi dengan mudah, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah undang-undang baru tidak akan memiliki perlindungan yang memadai,” Kata Chan, yang merupakan bagian dari kelompok advokasi HAM.

Kasus pembunuhan di Taiwan

Rancangan undang-undang dibuat setelah seorang remaja di Taiwan membunuh kekasihnya yang sedang hamil Februari lalu.

Pemuda itu melarikan diri ke Hong Kong dan tidak dapat diekstradisi karena tidak ada perjanjian antara kedua negara.

Chan menjelaskan bahwa para pengunjuk rasa mengungkapkan kurangnya kepercayaan dan keyakinan mereka pada sistem peradilan China, yang dikenal sering menindak perbedaan pendapat dengan tangan besi.

Sebelumnya, sidang pembacaan kedua dari amandemen dijadwalkan pada Rabu, namun, protes anti-pemerintah besar-besaran membuatnya terpaksa ditunda.

"[Kalau tidak] amandemen itu seharusnya disahkan pekan depan," tambah Chan.

Hong Kong saat ini memiliki perjanjian ekstradisi dengan 20 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada dan Selandia Baru.

Sementara itu, di tengah suasana anti-ekstradisi yang panas dan masif, Lam menolak tuntutan warga untuk mundur.

"Bagi mereka yang telah menyatakan pandangan mereka, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan kami, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena ... pengawasan pekerjaan kami adalah faktor penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan Hong Kong," ujar dia kepada para wartawan, Senin.

Lam juga berusaha menghilangkan persepsi bahwa Beijing berada di belakang undang-undang baru tersebut.
"Undang-undang itu diusulkan karena hati nurani dan komitmen terhadap Hong Kong," tambah dia.

China membantah berperan dalam amandemen

Sementara itu, China menyangkal peran apa pun dalam undang-undang yang diusulkan.

"Kami dengan tegas menentang campur tangan pihak luar dalam urusan legislatif [wilayah]," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, Senin.

Demonstrasi yang sedang berlangsung diyakini sebagai yang terbesar di Hong Kong sejak Gerakan Payung pro-demokrasi pada 2014, di mana pengunjuk rasa menggunakan payung untuk berlindung dari semprotan merica polisi.

Namun, Chan menuturkan bahwa tidak seperti Gerakan Payung, demonstrasi kali ini kebanyakan diikuti oleh pengunjuk rasa pemula atau para pemuda.